"Namun, ada dua hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, upaya pemerintah tersebut harus didukung oleh keakuratan dari data terpadu kesejahteraan sosial agar penerima bantuan memang benar-benar orang yang memang membutuhkan," kata Arsjad kepada kumparan, Minggu (25/12).