Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya bersinergi dengan Pemda untuk mendukung kesiapsiagaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

Salah satunya, dengan mendeteksi dini terkait potensi ancaman, seperti sweeping yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) tertentu.

"Kita ingin menunjukkan bahwa harus ada perlindungan kepada warga-warga kita yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman. Dan kita tunjukkan negara hadir melindungi," kata Tito dikutip dari siaran persnya, Sabtu (24/12/2022).

Dia menekankan pentingnya memperkuat kerukunan umat beragama menjelang perayaan Natarul. Untuk itu, Tito meminta Forkopimda dan FKUB juga diminta memetakan potensi penolakan terhadap kegiatan keagamaan khususnya saat perayaan Nataru.

"Intinya untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan tertib. Ini maksudnya adalah langkah proaktif, memetakan dan kemudian setelah itu melihat ada potensi penolakan segala macam segera untuk melakukan pendekatan person to person," jelasnya.

Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Natal sekaligus perayaan Tahun Baru dengan tenang, aman, nyaman. Namun, Tito mengingatkan aparat mengedepankan langkah-langkah proaktif.

"Agar penanganan yang dilakukan lebih mengedepankan pada langkah-langkah proaktif," ujar Tito.

Majelis Ulama Indonesia melarang umat islam melakukan sweping atribut natal dengan dalih menegakkan fatwa