Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Kedua menteri tersebut merupakan politikus Partai NasDem. Terkait hal ini, Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan, bahwa reshuffle adalah hak mutlak presiden. 

“Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 45, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi,” kata Hermawi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/12/2022).

Dia mengingatkan, perombakan kabinet bukan urusan partai politik (parpol) manapun. Oleh karena itu, ia tak mau menanggapi usulan Djarot.

“Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya ndak mau komen soal partai,” ungkapnya.

Menurut Hermawi, NasDem akan menghormati keputusan Jokowi, apapun hasilnya terkait perombakan kabinet.

“Presiden pasti lebih tau yg terbaik buat Indonesia, jadi apapun keputusan presiden, partilah itu yang terbaik buat bangsa ini. Kita semua wajib menghormatinya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Hal ini menyusul kembali munculnya wacana reshuffle kabinet.  

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi. 

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju diakui telah melewati pertimbangan yang matang. Pengamat politik menilai perombakan ini sebagai bagian dari janji Presiden Jokowi dalam mewujudkan janji kampanyenya.