World Bank melaporkan harga beras Indonesia termahal Se-Asia Tenggara pada kajian bertajuk Indonesia Economic Prospects, Trade for Growth and Economic Transformation, edisi Desember 2022. Dituliskan harga beras Indonesia dua kali lipat dibandingkan Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand.

Menanggapi kajian tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menepis data harga beras Indonesia merupakan yang termahal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain. Ia mengatakan data tersebut tidak tepat.

“Siapa bilang? Nggak. Cek aja coba di Google, BPS Singapura tuh harga beras berapa," ujar Zulhas pada konferensi pers di Pasar Kebon Kembang, Bogor, Jumat (23/12).

“Berarti data World Bank nggak valid? ya saya nggak ngatain (data salah) tapi tidak ya (mahal) cek saja,” lanjutnya.

Senada, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga sepakat harga beras Indonesia bukanlah yang termahal se-ASEAN dan tidak jauh beda dengan negara-negara tetangga.

"Kami (pemerintah) sudah konfirmasi, tidak yang tertinggi di ASEAN. Kemudian dibandingkan aja dengan negara-negara lain," ujar Arief yang ikut hadir di Pasar Kebon Kembang untuk inspeksi harga pangan bersama Kemendag.

Menurut Arief, harga beras tidak bisa dinilai dari harga jual saja. Terdapat faktor yang lebih krusial seperti daya beli masyarakat. Menurutnya, harga beras RI masih terjangkau karena pemerintah terus menjaga agar tingkat inflasi tidak melejit.

"Beras itu bukan hanya semata-mata harganya. Tapi daya beli masyarakat. Yang penting itu daya beli masyarakat bisa," kata Arief kepada awak media.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan Syahrul Yasin Limpo juga menyangkal harga beras Indonesia merupakan yang termahal di antara negara-negara ASEAN. Ia justru mempertanyakan soal data yang dikumpulkan oleh World Bank tersebut dan mempertanyakan kapan sampel data diambil

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu. Terus, mengambil sampling-nya atau random sampling statistiknya di mana? Kapan?" katanya di pada Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Gedung Kemenko, Rabu (21/12).