Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo berharap penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan bahkan mencapai 30% pada 2024. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ada panduan khusus yang mengatur hal ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan OJK tidak akan mengatur secara khusus hal ini dan mempersilakan setiap bank mengatur mana yang jadi keunggulan mereka.

"Hingga saat ini penyaluran kredit sudah mencapai 20% jadi harapan Presiden itu bukan hal yang aneh dan akan bisa tercapai," ungkap Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/12/2022).

-

-

Apalagi ke depan, Dian memperkirakan bank-bank akan makin baik dalam rating kredit dan permodalan. Dia juga menegaskan kalau hal ini bukan hanya di atas kertas atau prediksi makro namun akan jadi kenyataan.

"Perspektif ke depan UMKM masih jadi prioritas namun perbankan silakan menentukan prioritas mereka," pungkas Dian.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih terbilang kecil dibandingkan negara lain di ASEAN.

Padahal, imbuh dia, selama Pandemi Covid-19, UMKM terkena dampak yang sangat berat. Ini terbukti dari survei yang telah dilakukan oleh Asian Development Bank maupun Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia.

"Memang UMKM terkena dampak pandemi yang luar biasa sangat berat. Dari survei yang dilakukan oleh ADV dan LPEM ditunjukkan selama pandemi hanya 13% UMKM yang merasa lebih baik," kata Sri Mulyani di acara Rapimnas Kadin 2022, Jumat (2/12/2022).

Sri Mulyani menjabarkan, sebanyak 13,5% UMKM mencatatkan penurunan permintaan dari dalam negeri, 4,2% penurunan permintaan dari luar negeri, 13% mengalami penundaan pengadaan barang dan jasa, disrupsi rantai pasok 20%, pembatalan kontrak 14%, dan 48,6% terpaksa tutup usaha sementara.

"Itu peta persoalan yang dihadapi atau dampak pandemi ke UMKM. Dampak dari sisi permintaan dirasakan oleh 88% UMKM, mereka yang harus menurunkan jumlah pekerja mencapai 56%, dan yang menghadapi penurunan keuntungan usaha 77%,"paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah terus mendorong perbankan menyalurkan kredit ke UMKM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, kata dia, telah meminta penyaluran kredit ke UMKM. Dengan porsi mencapai 30% dari total kredit yang diberikan perbankan ke sektor usaha secara umum.

"Dan sekarang ini terjadi kenaikan mencapai 21% dari tadinya hanya 19%. Kalau kita lihat jumlah dari total kredit UMKM memang ada di sekitar Rp 1.275 triliun, sementara total kredit seluruh perbankan Rp 5.981 triliun," tutur Sri Mulyani.

Untuk mendukung penetrasi penyaluran kredit bank ke UMKM, imbuh dia, pemerintah memberikan subsidi suku bunga ke Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dinaikkan dari yang tadinya hanya Rp 20 triliun menjadi Rp 45 triliun tahun depan.

"Karena Indonesia dibanding negara-negara ASEAN, atau negara lain memang pangsa kredit UMKM di dalam total perbankan kita itu termasuk yang paling kecil hanya 20%, negara-negara lain pangsanya bahkan yang maksimum 60%," ucap Sri Mulyani.

"Ini menggambarkan pemerintah sungguh-sungguh agar sektor usaha terutama mikro, kecil, dan menengah memilik akses pendanaan investasi dan terutama juga pada tingkat interest rate yang affordable," pungkas dia.

-