JAKARTA - Dua minggu pasca pertemuan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dengan Ketua Bamus Betawi, Riano P Ahmad, serta Ketua Bamus Suku Betawi 1982, Zainuddin alias H. Oding terkait upaya rekonsiliasi akibat dinamika organisasi, akhirnya kedua pihak Bamus Betawi tersebut menyatakan Deklarasi Persatuan.
Hal ini diwujudkan dengan dilakukannya Deklarasi 'Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi' sekaligus dikukuhkannya Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, Marullah Matali sebagai Ketua Majelis tersebut di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).
Sebelumnya, proses inisiasi penyatuan ini sudah berjalan sejak enam bulan lalu yang diprakarsai oleh tokoh Betawi Ma’mum Amin serta tim kecil dari kedua belah pihak atas penunjukan oleh masing-masing Ketua Bamus tersebut.
BACA JUGA: Satukan Organisasi Bamus Betawi, Pj Gubernur Heru : Mari Pertahankan Keharmonisan di Jakarta
Oleh karena itu, Heru bersyukur karena penyatuan kedua Bamus Betawi bisa direalisasikan guna menguatkan kembali organisasi, sehingga persatuan semua unsur kebudayaan di Jakarta dapat terus terjaga.
"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi atas Deklarasi Kaum Betawi ‘Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi’. Saya optimis, Majelis ini di bawah kepemimpinan Bapak Marullah, kaum Betawi semakin solid dan bersatu, menjadikan kaum Betawi menjadi kaum yang bermartabat dan terhormat sebagai tuan rumah Kota Jakarta yang kita cintai ini," ujar Heru.
"Terima kasih atas peran serta seluruh kaum Betawi yang telah turut menyukseskan pembangunan Kota Jakarta, sehingga Jakarta menjadi kota yang maju dan membanggakan bagi bangsa Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia," imbuhnya.
BACA JUGA:Budaya Betawi Jadi Perekat Kerukunan Beragama di Kampung Sawah Bekasi
Sementara itu, Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, Marullah Matali mengatakan, hari ini menjadi awal dari tonggak sejarah masyarakat Betawi.
"Bukan saja dikarenakan adanya penyatuan, jauh ke depan, bahkan hari ini, kita buat 'akad baru' untuk keberlangsungan organisasi Betawi, budaya Betawi, bahkan masyarakat Betawi dengan sistem, bentuk yang terintegrasikan dengan nilai kebetawian yang lebih baru," kata Marullah.
Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas
Follow Berita Okezone di Google News
Marullah melanjutkan, deklarasi hanyalah awal dari tugas dan tanggung jawab ke depannya. Sebab, salah satu latar belakang pendirian Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi untuk turut melestarikan budaya Betawi.
"Selepas deklarasi ini, kami mengemban tugas untuk dapat mempertahankan yang selama ini sudah terlaksana sekaligus meneruskan keinginan luhur para tokoh Betawi," kata eks Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta itu.
Marullah memastikan pihaknya akan intensif membangun komunikasi serta merumuskan gagasan dan ide demi keberlangsungan organisasi dan masyarakat. Harapannya, kehadiran Majelis Amanah Penyatuan Kaum Betawi memberikan manfaat dan dapat dimaksimalkan sebagai lembaga adat sesuai Pasal 18 UUD 1945 dan Perda 4/2015.
"Kita harus semakin erat, semakin akrab, dan turut andil dalam menyukseskan Jakarta untuk Indonesia," seru Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Budaya ini.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani, mengapresiasi meleburnya islah dan meleburnya dua Bamus Betawi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bangkitnya kesadaran kolektif masyarakat Betawi untuk menjawab berbagai peluang dan tantangan kontemporer.
"Jakarta yang tidak lagi berstatus ibu kota negara, seperti dituangkan dalam UU IKN, mengharuskan Jakarta di mana kaum Betawi sebagai mukimin awal atau penduduk inti Jakarta harus mereposisikan diri. Momentum perubahan UU 29/2007 harus dijadikan momentum 'tuk melakukan 'akad ulang' kaum Betawi dengan negara. Eksistensi dan peran historis kaum Betawi yang demikian sentral bukan saja harus diakui negara, tetapi juga harus diberi tempat terhormat," urainya.
Beky berpendapat, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi dapat mengambil peran sebagai pengemban amanah dalam memperjuangkan dan menjawab tantangan yang ada. Apalagi, Jakarta dicanangkan menjadi kota global sekalipun sudah bukan sentra pemerintahan.
"Kota global menuntut partisipasi aktif warganya. Oleh karena itu, kaum Betawi menjadi bagian yang terintegral, inheren, tidak terpisahkan," ucapnya.
"Nilai-nilai keterbukaan, toleran, dan demokratis kaum Betawi bisa menyumbang banyak untuk mewujudkan visi Jakarta kota global. Nilai-nilai budaya Betawi juga akan mampu menjadi perekat nilai-nilai budaya yang masuk, sedangkan habitus keagamisan kaum Betawi menjadi benteng dari gempuran budaya global," tandas Beky.
