Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan larangan ekspor bijih bauksit yang akan mulai berlaku pada Juni 2023.

Hal ini sudah dilakukannya pada Nikel, di mana sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini sempat meminta tak ada pihak yang mendikte pihaknya termasuk Uni Eropa.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono setuju langkah Jokowi, yang mengingatkan agar Uni Eropa tak mendikte negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia.

“Pertama begini tidak ada satu negara manapun yang boleh ataupun yang bisa mendikte negara lain yang berkedaulatan penuh, apalagi negara-negara ASEAN,” kata Dave, Rabu (21/12/2022).

Menurut dia, negara-negara keanggotaan ASEAN memiliki rasa solidaritas yang sangat kuat dan mengakar hingga ke masyarakat. Bahkan, negara-negara ASEAN harus saling menguatkan satu dengan lain disaat Uni Eropa mencoba untuk mendikte dengan kekuatan mereka.

Dengan persatuan yang kuat itu, politisi Partai Golkar itu menyarankan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melawan sikap Uni Eropa yang sesuka hati mendikte siapa pun, apalagi dipaksa oleh Uni Eropa untuk mengikuti kemauan mereka.

Menurut Dave, setiap negara memiliki hak dan kewajiban mengelola sumber daya alam mereka sendiri untuk kesejahteraan rakyatnya. “Yang harus kita tolak dan kita menentukan sikap kita sendiri. Itu kan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita,” jelas dia.

Dave mengingatkan, bahwa negara Eropa memang mau sementah mungkin dari SDM kita agar mendapatkan harga murah. Disilah yang dirugikan adalah bangsa sendiri.

"Kita harus berpikir bahwa bagaimana ada value add-nya untuk negara kita, jadi harus diproses dulu agar tidak hanya merusak alam kita tetapi dampak ekonominya ke kita,” jelasnya.

Dave pun meyakini betul Presiden Jokowi mampu membawa ASEAN menjadi kuat, serta menjadi player utama.

“Indonesia ini secara ekonomi dan juga secara jumlah penduduk itu terbesar di ASEAN, nah tetapi kita ini adalah saling mendukung dan juga kita harus memiliki market yang besar secara ASEAN, secara keseluruhan kita memiliki sumber daya alam yang besar," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN di Phnom Penh Kamboja, Jumat (11/11/2022). Jokowi menekankan 5PC (5-point consensus) harus diterapkan agar kon...