Sentimen
Informasi Tambahan
Kasus: korupsi
Tokoh Terkait
Maruf Amin: Kalau Pencegahan dan Pendidikan Antikorupsi Berhasil, Mungkin OTT Bisa Tidak Ada
Tribunnews.com Jenis Media: Metropolitan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, penindakan korupsi, termasuk tangkap tangan, akan berkurang apabila langkah pencegahan dan pendidikan anti-korupsi berjalan baik.
“Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada," ujar Maruf di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
Menurut Maruf, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan upaya pemberantasan korupsi di tanah air secara komprehensif, menggunakan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi.
Baca juga: Luhut Bilang OTT KPK Bikin Negara Jelek, Novel Baswedan: Masih Belum Paham Dampak Korupsi?
Strategi tersebut, kata Maruf, dalam bentuk pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada dalam penindakan,” beber Maruf.
Ia berharap agar upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui pendidikan anti-korupsi, terus digencarkan.
Baca juga: Masih Selidiki Dugaan Korupsi Formula E, KPK Kesulitan Panggil Pihak Swasta
Langkah ini, menurut Maruf, perlu dilakukan agar ke depan tidak perlu banyak penindakan.
“Barangkali itu saya kira, tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia, di manapun, termasuk KPK itu menggunakan pendekatan Trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” beber Maruf.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong upaya digitalisasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lembaga antirasuah itu tidak sering melakukan tangkap tangan.
Baca juga: Minta TNI-Polri Belanja Pakai e-Katalog, Luhut: Masa Beli Celana Dalam Aja Mesti Rahasia
Mulanya, Luhut menjelaskan capaian upaya digitalisasi yang sudah berhasil diterapkan di 14 pelabuhan.
Kemudian, Luhut menjabarkan keuntungan penggunaan apalikasi e-Katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), berhasil meng-cover 2,3 juta item senilai Rp1.600 triliun.
"Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat). Jadi kita enggak usah cari mana macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi."
"Jadi sarangnya targetin," kata Luhut pada peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK, dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Luhut menuturkan, tidak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam digitallize, alias sistem dan operasi yang dilakukan secara digital.
Baca juga: JADWAL Lengkap Misa Malam Natal dan Natal 2022 di Jakarta Utara
Sentimen: negatif (99.9%)