Dana pinjaman yang disiapkan untuk pengadaan CPP tahap awal sebanyak Rp 2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding BUMN Pangan, ID Food bakal memulai pengadaan cadangan pangan pemerintah atau CPP mulai Januari 2023. Hingga kini, perseroan masih dalam tahap finalisasi dengan perbankan untuk pengajuan dana pinjaman pengadaan CPP.

Direktur Utama ID Food, Frans Marganda Tambunan, menjelaskan, total dana pinjaman yang disiapkan untuk tahap awal sebanyak Rp 2 triliun. Dana itu untuk pengadaan komoditas daging sapi, daging dan telur ayam, cabai, bawang, gula, ikan, dan minyak goreng.

"Saat ini lagi proses final negosiasi dengan Himbara (Himpunan Bank Negara). Januari 2023 harus sudah jalan," kata Frans kepada Republika.co.id, Rabu (21/12/2022).

Ia kembali menjelaskan, keberadaan cadangan pangan pemerintah melalui ID Food demi menjaga ketersediaan stok dan harga pangan yang stabil sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Adapun, penyelenggaraan CPP itu meliputi pengadaan, pengelolaan, hingga penyaluran stok pangan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Frans menambahkan di tahun depan ID Food juga akan kembali mengajukan pendanaan tahap kedua sebanyak Rp 12 triliun untuk memperkuat pasokan CPP. "Next year, akan (ada tambahan) Rp 12 triliun," ujarnya.

Selain itu, ID Food juga telah mengajukan Penyertaan Modal Negara atau PMN kepada pemerintah sebanyak Rp 4,6 triliun. Terdiri dari PMN tunai dan non tunai. Menurut Frans, pemerintah baru merestui PMN non tunai sebesar Rp 2,6 triliun. "PMN non tunai hanya berupa konversi utang-utang lama menjadi PMN," kata dia.

Badan Pangan Nasional (NFA) menargetkan plafon pendanaan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah atau CPP bisa mencapai Rp 30 triliun. Pendanaan itu diperoleh dari pinjaman kredit perbankan dengan bunga murah yang disubsidi pemerintah.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menuturkan, belum menjelaskan detail target jangka waktu untuk mencapai pendanan hingga Rp 30 triliun. Namun, Arief menjelaskan, terpenting cadangan pangan yang dikelola dari plafon tersebut harus diatur secara tepat sehingga penggunaannya akan optimal dan tidak merugikan BUMN sebagai pengelola.

"Kita beli lalu kita atur turn over dan dijual dengan harga baik karena ada pinjaman bunga murah dari perbankan," kata Arief.

Adapun besaran bunga dari pinjaman untuk CPP dipastikan lebih murah dari besaran kredit komersial umumnya. Sebab pemerintah siap mensubsidi bunga kepada Bank BUMN yang akan memberikan kredit.

Skema itu juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah."Jadi, bunganya disubsidi, besarannya nanti mengacu kepada suku bunga acuan Bank Indonesia," kata dia.