Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), provinsi Papua Barat Daya (PBD) tentunya membutuhkan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyokong jalannya pemerintahan baru di provinsi ke 38 di Indonesia ini.

Seperti yang disampaikan Pj gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad, bahwa provinsi PBD sementara membutuhkan sebanyak seribu lima puluh enam ASN di awal pelaksanaan pemerintahan.

Terkait dengan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) ke pemprov Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, sudah siap menggeserkan ASN-nya untuk menyokong roda pemerintahan di provinsi PBD.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan ASN di lingkungan pemerintah Raja Ampat untuk ditempatkan ke provinsi PBD.

"Sudah kami (Pemkab Raja Ampat) siapkan ASN untuk ditempatkan di provinsi Papua Barat Daya," ujar AFU sapaan akrab bupati Raja Ampat, Rabu (21/12/2022).

"Pergeseran data ASN itu secara otomatis, nanti langsung dari BKN, jadi data ASN yang bersangkutan diproses langsung dari BKN," lanjutnya.

Dikatakannya, untuk penempatan ASN di provinsi PBD, pemerintah kabupaten Raja Ampat memberikan pilihan kepada para ASN, namun ada juga yang ditunjuk langsung dari pemerintah daerah.

"Kami memberi kesempatan untuk ASN memilih, bagi yang ingin pindah ke provinsi, selain itu ada juga yang kami tunjuk. Mulai dari staf dan ada juga yang eselon dua," terang bupati dua periode itu.

Menurut AFU, ASN yang akan bergeser ke pemprov Papua Barat Daya adalah para pegawai yang berkualitas dan Kompetitif. "Mereka yang kami tempatkan ke provinsi Papua Barat Daya itu adalah para ASN yang berkualitas dan Kompetitif," tandasnya.

Reporter: Wim Makatita