Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 Timnas PK terdiri atas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 akan melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.

Adapun 15 aksi tersebut terdiri atas, pertama, percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta. Kedua, pengendalian ekspor dan impor. Ketiga, peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan data untuk perizinan dan pengadaan barang/jasa.

Keempat, perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan. Kelima, percepatan digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha. Keenam, penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa. Ketujuh, peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

. Stranas PK dorong aplikasi SIPD cegah penyelewengan keuangan daerah
. Moeldoko: Stranas PK berhasil naikkan indeks persepsi antikorupsi

Berikutnya yang kedelapan adalah optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di subsektor mineral dan batu bara. Kesembilan, penataan aset pusat. Kesepuluh, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi.

Kesebelas, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah. Kedua belas, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah. Ketiga belas, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana.

Keempat belas, optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa. Kelima belas, penguatan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara (ASN).

Firli menyampaikan Stranas PK memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam 15 aksi pencegahan tersebut untuk menjadi arah kebijakan nasional yang dapat digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa insan KPK sebagai bagian dari Stranas PK yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi akan terus berusaha memantau, mendampingi, dan mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut.

Selain Firli, peluncuran 15 aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 itu juga dihadiri oleh beberapa pihak di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan Staf Khusus KSP Arief Budhy Hardono.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022