Jakarta -

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah meminta perpanjangan konsesi atau hak operasi selama 80 tahun. Awalnya, konsesi KCIC untuk mengoperasikan kereta cepat cuma diberikan selama 50 tahun, dihitung sejak pertama kali moda transportasi itu beroperasi.

Permintaan ini diungkap oleh Plt Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal. Katanya pada 15 Agustus lalu, permintaan perpanjangan konsesi itu resni diajukan oleh KCIC ke Kementerian Perhubungan selaku regulator perkeretaapian di Indonesia.

"KCIC meminta penyesuaian masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana terdapat beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis proyek dan butuh penyesuaian masa konsesi jadi 80 tahun," ungkap Risal Wasal dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

-

-

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi pun buka suara soal kabar permintaan perpanjangan konsesi itu. Dia mengatakan pihaknya meminta perpanjangan konsesi dengan mempertimbangkan banyak perubahan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat indikator investasi berubah.

"Kenapa KCIC meminta permohonan perpanjangan konsesi dari 50 tahun? Pertimbangan KCIC memang banyak situasi kondisi di lapangan yang berubah, jadi indikator investasi juga banyak berubah," papar Dwiyana ketika ditemui wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Dwiyana mengungkapkan beberapa perubahan yang menurutnya dapat mengubah indikator keuntungan investasi. Pertama, perubahan perkiraan jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam studi kelayakan 2017, KCIC dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan penumpang kereta cepat 60 ribuan per hari.

Namun kini, jumlah itu turun sampai ke setengahnya. Ada kemungkinan hal itu terjadi karena dampak COVID-19 yang membuat kantong masyarakat belum kembali pulih.

"Demand forecast dari LAPI ITB itu 60 ribu, saat ini dibuat Polar UI cuma 29 ribu. Itu mempengaruhi kondisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kami kira lebih karena dampak COVID-19," ungkap Dwiyana.

Faktor kedua adalah hilangnya pendapatan dari pengembangan kawasan transit oriented development (TOD). Pihaknya terpaksa menunda beberapa pengembangan TOD di kawasan sekitar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Karena beberapa pertimbangan kita postpone (pengembangan TOD) saat ini. Karena kita fokus anggaran yang ada menyelesaikan konstruksi dan ada kendala setoran modal PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui pemegang saham. Kemudian termasuk juga adanya kenaikan biaya proyek atau cost overrun," ungkap Dwiyana.

Buat Balik Modal?
Proyek kereta cepat yang diklaim menjadi yang pertama di Asia Tenggara ini diperkirakan baru balik modal setelah 38 tahun usai resmi beroperasi. Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Perkiraan ini dinyatakan oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo. Dengan perhitungan tersebut, artinya Indonesia baru bisa balik modal sekitar tahun 2061.

"Sesuai perhitungan Feasibility Study (studi kelayakan), itu (balik modalnya) 38 tahun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Lalu, kalau bisa balik modal di bawah 50 tahun, mengapa KCIC meminta perpanjangan konsesi hingga 80 tahun?

KCIC sendiri tidak secara tegas menyatakan perpanjangan konsesi dilakukan agar bisa balik modal. Di kesempatan berbeda, Dwiyana hanya mengatakan perpanjangan konsesi dilakukan agar KCIC bisa meyakinkan pemegang saham dan investor bahwa penanaman modal yang mereka lakukan di proyek kereta cepat telah berada dalam satu kondisi persyaratan investasi yang layak dan menguntungkan.

"Kalau kondisi sekarang itu memberikan dampak terhadap aspek tersebut kami sebagai pengurus harus membuat simulasi apa saja yang bisa membuat feasibility proyek ini naik lagi. Salah satunya saat kami diskusi dengan konsultan adalah perpanjangan konsesi," papar Dwiyana.

Dwiyana juga menyebut kemungkinan paling lama 38-40 tahun proyek kereta cepat bisa balik modal. Soal perpanjangan konsesi hal itu dilakukan untuk menjamin kelayakan keuntungan proyek kereta cepat.

"Itu kita sampaikan 38-40 tahun. Kalau perpanjangan konsesi itu untuk memberikan kelayakan dan menguntungkan semua pihak," kata Dwiyana.

Simak Video "Jokowi Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bukan Bantuan China"
[-]
(hal/zlf)