Kementan menanggapi video produsen alsintan PT Mitra Miharta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menanggapi video produsen alsintan PT Mitra Miharta yang memproduksi alat panen combine merk ZAGAA. Kementan membantah bahwa tidak benar pemerintah tak menindaklanjuti arahan Presiden pada 2015.

“Kami sudah membeli produknya berupa combine harvester (alat panen) kecil melalui anggaran APBD Jatim dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang berada di propinsi. Memang kita tidak membeli banyak, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan,” Jelas Mohammad Takdir Mulyadi Direktur Perlindungan Tanaman Pangan di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Takdir mengatakan, pada produk combine harvester produksi perusahaan Madiun tersebut masih terdapat beberapa kendala teknis saat digunakan dan layanan purna jual. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mendapat keluhan petani yang mendapat bantuan alat tersebut. Karena itu, pemerintah membatasi pembelian produk tersebut.

“Pembeliannya memang tidak tender, tetapi melalui e-katalog, dan pemerintah tentu membeli (mengadakan) barang sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang terbaik. Tidak hanya produk pabrikan Madiun tersebut, namun produk lokal lainnya juga kami perhatikan. Sesuai arahan Presiden kita gunakan produk dengan TKDN yang tinggi,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (17/12/2022).

Takdir mengatakan, pada 2015, tim propinsi Jawa Timur mengadakan survei ke PT Mitra Maharta yg memproduksi ZAAGA (MERK CHK), karena ada edaran dari Pemerintah propinsi harus mengutamakan produk daerah. Maka dari itu, terjadilah kontrak dengan PT Mitra Maharta yang memproduksi ZAAGA dengan anggaran dari APBD, sejumlah 100 unit combine harvester kecil.

Selain itu, pada tahun yang sama, Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, Dana APBN yg dilakukan daerah/Propinsi) mengalokasikan utk pembelian 400 unit combine kecil. Begitu pula pada  2016, Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, dana APBN yg dilakukan daerah/provinsi) mengalokasikan untuk pembelian 600 unit combine kecil.

“Jadi tidak benar pemerintah tidak membeli. Bahkan tahun berikutnya masih dibeli produk tersebut. Namun produk yang dibeli tidak seluruhnya merk tersebut, karena keputusan produk mana yang dibeli sangat tergantung pada hasil survei tim provinsi, dan anggaran pemerintah yang terbatas,” ujarnya.