Liputan6.com, Jakarta Dalam kunjungannya ke penggilingan beras modern milik PT Wilmar Padi Indonesia, Komisi IV DPR RI mengetahui strategi perusahaan yang digunakan perusahaan sehingga mampu membeli gabah kering giling (GKP) petani dengan harga lebih tinggi.

Hal itu diketahui karena efisiensi produksi dan pemanfaatan seluruh produk ikutan (by-product) padi menjadi produk hilir yang memberikan nilai tambah.

"Kalau Wilmar bukan hanya produksi beras tapi ada bekatul, menirnya, sekam. Ini kan dijual semua, bisa jadi rice bran oil. Jadi turunannya banyak. Kalau penggilingan kecil hanya punya pengilingan sama gabah. Bekatulnya belum tentu mereka bisa pilah," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dikutip Jumat (16/12/2022).

Terkait hal itu, Sudin mengimbau agar Wilmar bersedia menggandeng penggilingan kecil-menengah dengan menyerap produk sampingannya, seperti menir yang digunakan sebagai bahan tepung beras, dedak dan sekam.

"Ini mereka kumpulkan dan dijual. (Penggilingan) yang kecil suplai yang besar. Yang besar bantu yang kecil. Selama ini (bekatul) masih dianggap waste atau sampah," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, anggota Komisi IV DPR RI menyampaikan masukan dan arahan terkait dengan perberasan. Mereka juga mendengarkan pemaparan dari Rice Unit Head PT Wilmar Padi Indonesia Saronto mengenai model bisnis serta Farmer Engagement Program yang merupakan corporate social responsibilty (CSR) perusahaaan.

Dia juga menjelaskan kepada wakil rakyat tersebut tujuan utama perusahaan masuk ke bisnis pengillingan padi,  yaitu untuk mensejahterakan petani dan berkontribusi membantu pemerintah mengendalikan inflasi yang seringkali terpengaruh akibat kenaikan harga beras.

Rice Head Business PT Wilmar Padi Indonesia Saronto mengatakan, perusahaan tidak hanya berbisnis tetapi ingin memberikan nilai tambah terhadap bisnisnya melalui pendampingan petani untuk meningkatkan produktivitasnya dan memberikan harga beli yang fair (adil).

Hingga tahun ketiga, pihaknya telah menjalin kerjasama pembinaan terhadap 5.559 petani dengan luas lahan 4,424 hektare (ha) dan 49 demplot. Kerjasama tersebut tersebar di Mojokerto, Ngawi, Madiun, Bojonegoro, Banten, Kuala Tanjung, Medan, dan Palembang.

"Petani senang dengan kerjasama ini. Mereka kembali pada musim tanam kedua dan ketiga," tutur Saronto.

Petani di Pati, Jawa Tengah mendukung sikap Dirut Bulog, Budi Waseso. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras.