Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Ekonomi Faisal Basri mengatakan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia sudah seharusnya dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk merealisasikan hadirnya kendaraan ramah lingkungan tersebut.

"Sudah seharusnya pengembangan ya dipimpinnya sama Presiden. Jadi memang harus Presiden sendiri yang pimpin," kata Faisal di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Faisal, apabila Presiden berperan dalam pengembangan kendaraan listrik, maka kendaraan tanpa emisi gas buang itu akan berkembang dan sukses di Indonesia.

Hal tersebut diyakini karena pengembangan kendaraan listrik tentunya membutuhkan kerja sama lintas kementerian. Tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian, atau bahkan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi tidak bisa Airlangga (Menteri Perindustrian), tidak bisa Jonan (Menteri ESDM), apalagi KPK. Ngurus korupsi saja susah, apalagi ini kendaraan listrik," jelas Faisal.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Perindustrian memang telah menargetkan penjualan kendaraan listrik mencapai 20 persen dari total penjualan kendaraan nasional pada tahun 2025.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenperin juga menjanjikan berbagai kemudahan bagi produsen salah satunya dengan insentif fiskal. Insentif tersebut direncanakan akan diatur dalam sebuah regulasi yang biasa disebut low carbon emmision vehicle (LCEV).

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan regulasi untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia yang diharapkan bisa keluar tahun ini.

Menperin Airlangga Hartarto sempat menegaskan sedang melakukan kajian dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Kementerian Keuangan untuk mengatur besaran insentif untuk kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. (mik/mik)