Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022. Hasilnya, dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 98 Kementerian/Lembaga, dan 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia, indeks integritas nasional tahun ini berada di angka 71,94.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan pengukuran SPI penting karena merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. SPI menjadi alat ukur untuk bersama-sama mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Syarat utamanya adalah tidak boleh ada korupsi. Salah satu penyebab korupsi adalah lemahnya integritas. Korupsi tidak akan terjadi kalau kita sama-sama bergerak maju membangun integritas," ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Firli berharap, skor SPI tahun 2022 tidak hanya sekadar angka. Jauh lebih penting adalah semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah menjadikannya sebagai acuan perbaikan dari rekomendasi yang telah disampaikan KPK.

"Perubahan itu perlu dilakukan supaya terciptanya perbaikan sistem dan tata kelola yang berdampak luas bagi masyarakat," kata dia.

Adapun indeks SPI terbaik kategori kementerian didapat oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan skor 85,48. Sementara kategori lembaga non-kementerian diraih oleh Bank Indonesia dengan skor 87,28. Kemudian kategori pemerintah provinsi (pemprov) diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82.

Selanjutnya kategori pemerintah kota diraih oleh Kota Madiun dengan skor 83,00, dan kategori pemerintah kabupaten diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan skor 83,33.

Dari hasil SPI ini, KPK memberikan rekomendasi perbaikan. Pertama, meminimalisir risiko perdagangan pengaruh dengan peraturan dan implementasi penanganan benturan kepentingan, kedua memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal dalam mendeteksi korupsi, dan ketiga optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

"Keempat sosialisasi, kampanye, dan pelatihan antikorupsi berkala dan berkelanjutan, kelima pengembangan dan penguatan efektivitas sistem pencegahan berbasiskan IT, keenam pengembangan sistem pengaduan yang melindungi pelapor," kata Firli.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku. Posisinya yang ada di luar negeri membuat petugas terkendala dalam melakukan penangkapan.