Liputan6.com, Jakarta Angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 24,4 persen. Angka yang tinggi tersebut harus menjadi perhatian dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk memastikan akses lengkap intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh keluarga berisiko Stunting.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Angka tersebut merupakan akumulasi dari 6 provinsi dengan masalah Stunting yang tergolong sangat tinggi, 22 provinsi yang tergolong tinggi, sisanya 6 provinsi tercatat angka stuntingnya tergolong medium, seperti Jakarta, Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Bali.

Untuk itu, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pun diterbitkan, BKKBN mendapatkan amanat sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.

Secara umum, sasaran program percepatan penurunan stunting terdiri dari sasaran prioritas, sasaran penting, dan sasaran lainnya. Secara khusus, program penurunan stunting menyasar pada baduta dan balita stunting, selain menyasar kepada keluarga berisiko, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin. 

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara nasional, BKKBN menggelar kegiatan “Capaian dan Kendala dalam Pelaksanaan Perpres No 72 Tahun 2021 Dan Ran Pasti 2021-2024 Lintas Kementerian dan Lembaga" di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala BKKBN DR. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, serta segenap jajaran di lingkungan BKKBN.