Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengaku bahwa Pemerintah Kota Depok belum menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Surat tersebut terkait rencana pembatalan pembangunan Masjid yang harus merelokasi SDN Pondok Cina 1.

Idris mengatakan, telah menerima perwakilan sejumlah Kementerian di Balai Kota Depok. KASN telah menerima surat resmi dari Gubernur Jawa Barat akan akan menunda pembangunan masjid sampai dengan polemik selesai, namun Pemerintah Kota Depok belum menerima surat tersebut.

“Saya liat enggak ada surat ke saya dan saya juga enggak tahu itu surat ke saya, ke Menteri atau Presiden, saya enggak tahu,” ujar Idris kepada wartawan, Selasa (13/12/2022).

Pada kunjungan dan pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Depok menerima masukan dari sejumlah lembaga untuk dijadikan sebagai bahan kebijakan. Menurutnya, rencana regrouping SDN Pondok Cina 1 telah dilakukan melalui kajian lebih mendalam.

“Yang akan kami konsultasikan ke Kementerian terkait dan juga Pemprov Jabar dalam hal ini yang punya duit Pak Gubernur,” ucap Idris.

Idris menjelaskan, rencana regrouping sudah terjadi sejak 2013, dan kajian tersebut dilakukan di sekolah lainnya, bukan hanya SDN Pondok Cina 1. Rencana regrouping, Pemerintah Kota Depok akan kembali melakukan kajian termasuk validitas surat maupun dokumen lainnya.

“Kita kaji kembali sekalian status lahannya,” jelas Idris.

Warga Cluster Cemara Perum Depok Maharaja, Kelurahan Rangkapanjaya, Depok meramaikan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dimulainya Piala Dunia 2022 yang diadakan oleh Surya Citra Media (SCM) Group, Minggu (20/11/2022)