JAKARTA - Bupati Meranti, Muhammad Adil, menjadi sorotan publik dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi setan dan iblis.
Namun pernyataan Adil terhadap Kemenkeu yang tergolong kasar itu, dipicu oleh 3 alasan ini:
1. Tak Digubris Sri Mulyani
Adil mengungkapkan bahwa dia sudah berupaya mempertanyakan pembagian DBH minyak yang digelontorkan Kemenkeu ke Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara menyurati Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Dia sampai mengirim 3 surat permohonan audiensi ke Sri Mulyani, namun tak digubris.
Adil bahkan sampai mencoba mengikuti acara yang digelar Kemenkeu di Bandung demi bertemu dengan Sri Mulyani, namun usahanya gagal karena Menkeu tak hadir di acara itu.
"Saya sampai ke Bandung, saya kejar orang Kemenkeu juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," ungkap Adil, Selasa (13/12/2022).
2. Penghasil Minyak tapi Miskin
Adil membeberkan bahwa Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil minyak sejak tahun 1973. Akan tetapi, dia menyayangkan hasil kekayaan alam yang menurutnya tidak dirasakan masyarakat setempat. Hal ini, terlihat dari jumlah penduduk miskin ekstrem yang mencapai angka 25,68 persen di Riau.
Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!
"Saya kemarin dipanggil ketemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi, karena Meranti daerah penghasil minyak tapi miskin," ujar Adil.
Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pengeboran minyak di Meranti. Bahkan, dia menyebut masyarakat Meranti sama sekali tidak merasakan manfaat dari pengeboran tersebut.
"Meranti itu targetnya 2023 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," tutur Adil.
Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan menuai reaksi dari sejumlah pejabat Kemenkeu. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mempertanyakan dasar pernyataan Bupati Meranti tersebut yang dinilainya tidak patut (proper). "Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Enggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?" tulis Suahasil dalam akun Instagram resminya @suahasil di Jakarta.
Dia pun mengunggah data khusus Kepulauan Meranti, dia turut menjelaskan bahwa kehadiran negara, melalui APBN, untuk berbagai daerah di Indonesia bukan hanya melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer seperti DAU, DAK, maupun DID, tetapi juga melalui belanja kementerian/lembaga.
3. Pembagian DBH Minyak
Adil mengaku tidak puas dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak kepada Kabupaten Meranti yang dinilai tak sesuai dengan hasil pengeboran minyak di wilayah kabupaten tersebut.
Dia membeberkan, saat ini terdapat sebanyak 222 sumur minyak di Meranti yang produksinya hampir 8.000 barel per hari. "Tapi DBH minyak yang diterima hanya Rp114 miliar. Bahkan angka ini sudah memperhitungkan penambahan 13 sumur di tahun ini dan 19 sumur lagi di 2023 dengan target produksi hingga 9.000 barel per hari," ujar Adil, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, dikutip di Jakarta.
Okezone.com
