Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan, bangsa Indonesia tengah berjuang untuk pulih dari krisis pandemi Covid-19, termasuk pemulihan ekonomi nasional yang menuntut lingkungan kondusif.

Untuk itu, pemerintah mendorong pelaksanaan upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak wong cilik.

"Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil," kata Ma’ruf ketika menghadiri Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74, dikutip dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).

Dia menuturkan pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.

“Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya,” ujar Ma'ruf.

Oleh sebab itu, kata dia, pembangunan infrastruktur, misalnya, harus didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata.

“Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia yang memastikan penurunan stunting, keterjangkauan pendidikan yang memadai, serta kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas,” ungkap Ma'ruf.

Lebih jauh, dia juga menekankan bahwa penempatan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM harus setara untuk seluruh penduduk.

“Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali,” kata Ma'ruf.

Buktikan komitmen penegakan dan menuntaskan pelanggaran HAM berat, Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk selidiki kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua. Masih ada PR 12 pelanggaran HAM berat lainnya.