JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang tengah disorot ini ternyata juga ingin menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia merasa pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) tidak sesuai dan adil untuk masyarakat Meranti.

Adil membeberkan bahwa Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil minyak sejak tahun 1973.

Akan tetapi, dia menyayangkan hasil kekayaan alam yang tidak dirasakan masyarakat setempat.

 BACA JUGA:Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Isinya Iblis dan Setan, Wamenkeu: Serius Mikirnya Begitu?

Ini, kata dia, terlihat dari jumlah penduduk miskin ekstrim yang mencapai angka 25,68% di Riau.

"Saya kemarin dipanggil ketemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi. Daerah miskin penghasil minyak," ujar Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, dikutip di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Dia mencatat bahwa saat ini terdapat sebanyak 222 sumur minyak di Meranti yang produksinya hampir 8.000 barel per hari.

"Tapi DBH yang diterima hanya Rp114 miliar. Bahkan angka ini sudah memperhitungkan penambahan 13 sumur di tahun ini dan 19 sumur lagi di 2023 dengan target produksi hingga 9.000 barel per hari," jelasnya.

 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!