WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta turut meramaikan semarak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.

Caranya, menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik pengurusan perizinan/nonperizinan yang dapat diakses oleh masyarakat/ pengunjung Hakordia 2022 melalui Mobil Service Unit Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Firli Bahuri mengatakan semangat dan komitmen berantas korupsi merupakan kunci memajukan kesejahteraan umum. Kata dia, Indonesia bisa maju, cerdas jika Tanah Air bebas dari praktik korupsi.

“Indonesia bisa memajukan kesejahteraan umum kalau kita semua memiliki semangat komitmen dan gerakan yang bersatu berantas korupsi,” kata Firli dalam Peringatan Hakordia 2022 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta yang digelar DPMPTSP DKI Jakarta.

Saat mengunjungi mobil Service Unit AJIB, Firli berpesan kepada penyelenggara pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan/nonperizinan agar terus memberikan kemudahan. Dia meminta kepada petugas agar tidak mempersulit masyarakat dalam mengajukan berbagai permohonan izin.

Baca juga: Musda ke-10 PPNI Jakarta Utara, Perawat Kini Sejahtera dan Terlindungi Secara Hukum

“Saya datang ke pusat layanan terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pesan saya satu yakni beri kemudahan terhadap pemberiaan izin apapun, izin usaha, izin ekonomi, izin pembangunan, semua harus dipermudah” katanya.

Menurut dia, perbuatan melanggar hukum atau korupsi di pelayanan publik, salah satunya dapat dilihat dari akses dan kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada pemohon perizinan/nonperizinan. Jika perizinan mudah, bisa dipastikan itu pasti tidak ada korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Firli juga mengajak seluruh Jajaran Pemprov DKI Jakarta agar terus mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta dan Bersatu Berantas Korupsi

“Mari kita bangun pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta yang mudah, murah, cepat, tepat waktu dan tanpa korupsi. Bersatu berantas korupsi,” ujar Firli.

Sementara itu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya penyelenggara urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Jakarta, terus berkomitmen amanah dan berdedikasi sepenuh hati dalam memberikan pelayanan publik yang Prima kepada masyarakat.

Baca juga: Jakarta Experience Board Luncurkan Whistle Blowing System untuk Melawan Praktik KKN

Terbukti dengan berhasil meraih berbagai penghargaan, diantaranya kembali mempertahankan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai Tertinggi (A) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia

“Insya Allah, melalui komitmen amanah dan dedikasi sepenuh hati serta dukungan dari masyarakat, kami akan terus hadir sebagai inisiator dan inovator serta menjadi inspirasi dalam mewujudkan peyelenggaraan pelayanan publik yang prima,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra.

Benni menjelaskan bahwa DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mendukung percepatan reformasi birokrasi berkelas dunia dan melakukan upaya dalam memberantas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik. Hal ini sebagaimana perintah Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Oleh sebab itu, Benni memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara professional, efektif, efisien, transparan, adaptif dan berkelanjutan.