Jaksa menduga, salah satu Negara Teluk itu mencoba mempengaruhi keputusan parlemen ekonomi dan politik parlemen selama beberapa bulan terakhir dengan berupa sumbangan uang atau hadiah.

Sebanyak enam orang telah ditahan untuk diinterogasi dan dua di antaranya telah dibebaskan. Sementara itu, empat orang telah didakwa dalam penyelidikan dugaan kasus suap ini.

Hal ini disampaikan oleh kantor kejaksaan federal Belgia dalam sebuah pernyataan, pada Minggu (11/12). “Empat orang telah ditangkap oleh hakim investigasi Brussels yang memimpin penyelidikan,” bunyi pernyataan itu, seperti dikutip dari BBC.

Anggota Parlemen Yunani sekaligus Wakil Presiden Parlemen Eropa Eva Kaili termasuk di antara mereka yang sudah ditangkap dalam kasus tersebut. Alhasil, Kaili pun ditangguhkan dari berbagai kekuasaan legislatifnya.

Perannya sebagai salah satu dari 14 wakil Presiden Parlemen Eropa dan anggota parlemen dari kelompok sosialis-demokrat dicabut. Selain itu, Kaili juga telah dikeluarkan dari Partai Pasok Yunani di parlemen.

Mendengar kabar ini, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola langsung menuju ke Brussels, Belgia, pada Sabtu (10/12) untuk menyaksikan hasil penggeledahan rumah Kaili — seperti yang diisyaratkan oleh konstitusi Belgia.

Seorang juru bicara Metsola mengatakan, keputusan untuk menangguhkan seluruh kekuasaan dan tugas-tugas yang diberikan kepada Kaili sudah sepenuhnya berlaku.

“Parlemen Eropa berdiri teguh melawan korupsi dan kami sepenuhnya bekerja sama dengan para penyelidik,” imbuh juru bicara tersebut.

Dalam penggeledahan di 16 titik itu, aparat kepolisian Belgia menyita uang tunai senilai €600.000 (Rp 9,2 miliar). Komputer dan ponsel juga diambil agar mereka dapat memeriksa isinya.

Sebagai pemegang kekuasaan Wakil Presiden Parlemen Eropa, Kaili juga bertanggung jawab terhadap isu terkait Timur Tengah. Sebelumnya, Kaili juga secara vokal menjadi pihak yang membela Qatar, ketika negara itu sempat tersandung kasus suap.

Pada November lalu, Kaili sempat menyampaikan pidato tentang hak asasi manusia selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA di Qatar.

Dalam pidatonya, Kaili menyanjung Qatar sebagai negara yang mempelopori hak-hak buruh dan menghapuskan kerangka hukum perbudakan modern.

“Piala Dunia di Qatar adalah bukti, sebenarnya, bagaimana diplomasi olahraga dapat mencapai transformasi historis suatu negara dengan reformasi yang menginspirasi dunia Arab,” ujar Kaili.

Selain itu, Kaili juga menuding beberapa anggota Parlemen Eropa telah berupaya mendiskriminasi Qatar. “Mereka menuduh semua orang yang berbicara dengan mereka atau terlibat korupsi,” pungkasnya.

Sementara terkait kasus suap oleh Qatar terhadap Kaili, pemerintah Doha membantah kebenarannya dan mengaku tidak tahu-menahu akan penyelidikan tersebut.

“Negara [Qatar] beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap hukum dan peraturan internasional,” tambahnya.

Pengawas dan anggota parlemen oposisi mengatakan, apabila kasus suap ini terbukti benar — maka dapat menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah ada di Parlemen Eropa.

Qatar sebelumnya juga sempat dituding melakukan korupsi, termasuk dalam upayanya untuk menyabet gelar tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022.

Namun, tudingan ini lagi-lagi ditepis oleh Qatar dan negara itu dibersihkan namanya dari kasus korupsi oleh FIFA.