Silaturahim dilakukan guna mengenalkan Anies kepada masyarakat di berbagai daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem dan bakal calon presiden Anies Baswedan kembali melanjutkan silaturahim kebangsaan ke Sulawesi Selatan. Silaturahim tersebut dilakukan dalam rangka mengenalkan Anies kepada masyarakat di berbagai daerah.

"Nasdem tidak mau masyarakat membeli kucing dalam karung dalam proses pemilihan pemimpin bangsa. Karena ini adalah hak konstitusi rakyat yang harus dipenuhi oleh partai politik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali lewat keterangan tertulisnya, Ahad (11/12).

Anies dipandang Partai Nasdem sebagai salah satu figur terbaik untuk masa depan Indonesia. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut bahwa Anies adalah sosok terbaik dari yang terbaik.

Kendati demikian, ia berpesan kepada seluruh kader, pengurus Partai Nasdem, maupun masyarakat agar tetap rukun dan saling menghargai meskipun berbeda pilihan. "Memilih Anies Baswedan bukan berarti kita harus membenci orang lain," ujar Ali.

Di samping itu, ia berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dari masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Namun tegasnya, silaturahim kebangsaan yang dilakukan oleh Anies dan Partai Nasdem bukanlah ajang kampanye.

"Ada yang mengatakan Anies berkampanye terselubung, ada yang mengatakan Anies curi start kampanye. Saya pastikan Anies Baswedan belum resmi sebagai calon presiden karena belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Ali.

KPU hingga saat ini belum menetapkan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Termasuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi, mengingat pendaftarannya baru dibuka pada Oktober 2023.

Adapun kegiatan yang Anies lakukan adalah bagian dari konsolidasi yang sedang dilakukan Partai Nasdem. Salah satu tujuannya sebagai bentuk tanggung jawab dari keputusan partai untuk memenangkan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Tidak bijaksana kalau kita mengumumkan calon presiden dipenghujung pendaftaran dimulai. Masyarakat jadi gak punya kesempatan untuk mengoreksi calon pemimpinnya," ujar anggota Komisi III DPR itu.