"Kalau tambang itu legal, tentu harus dicek secara detail penyebab kejadian itu. Pasti ada kesalahan dalam aturan penambangan ini," katanya di Padang, Sabtu.

Dia mengatakan ini merupakan penambangan dalam dan prosedur penambangan tentu berbeda dengan penambangan terbuka karena bisa saja ada reruntuhan terjadi di lubang tambang dan juga mudah terjadi kebakaran.

"Lubang tambang itu mudah terbakar karena memang di dalam itu ada gas yang mudah terbakar. Sesuai prosedur atau kaidah tambang, sebelum pekerja bekerja ada pemeriksaan ukuran tekanan gas yang ada di tambang itu karena jika tekanan gas tinggi maka akan gampang terbakar," kata dia.

Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan Kota Padang ini menjelaskan ada pihak yang bertanggung jawab saat tambang beroperasi mulai dari kepala teknik tambang dan project manajer yang memastikan prosedur tambang ini berjalan.

Jika ditemukan tekanan gas tinggi dan melebihi ambang batas yang ditentukan, ujar dia, harus dilakukan tindakan sebelum penambangan dilakukan. Seperti gas itu dipompa keluar atau oksigen yang ditembakkan ke dalam.

"Prosedurnya pagi hari harus ada pengukuran tekanan gas ke dalam lubang tambang sebelum pekerja disuruh menambang. Jika gas tinggi rentan kena percikan api dari aktifitas penambangan," kata dia.

Menurut dia kejadian ini harus dievaluasi secara serius dan pihak yang bertanggung jawab baik itu pemilik tambang atau kepala teknik tambang serta project manager bisa dituntut secara hukum.

"Tentu ini kewenangan pihak kepolisian dan untuk izin tambang ada di Kementerian ESDM karena kewenangan ada di mereka dan mereka memiliki inspektur tambang di daerah untuk melakukan pengawasan," kata dia.

Ia meminta Kementerian ESDM juga bertanggung jawab akan hal ini karena mereka memiliki inspektur tambang yang harusnya melakukan pengawasan terhadap tambang legal yang ada di Sumbar.

"Jangan hanya mengambil deviden dari aktifitas tambang di daerah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak namun pengawasan lemah. Bisa saja jumlah inspektur tambang yang minim atau mereka tidak dilengkapi biaya operasional dalam melakukan pengawasan," katanya.

Desrio juga meminta agar tidak ada lagi tambang ilegal yang berjalan di Sumatera Barat baik itu tambang batu bara, galian C , tambang emas dan lainnya.

"Kalau tambang ilegal boleh beroperasi tentu keselamatan masyarakat, pekerja serta lingkungan tidak pasti dan kerusakan lingkungan," kata dia

Sebelumnya Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyatakan adanya gas metan di dalam lobang tambang diduga menjadi penyebab terjadinya ledakan di lubang tambang SD C2 (Lori 2) milik PT Nusa Alam Lestari Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada Jumat.

"Laporan yang saya terima sejauh ini memang diduga kuat akibat adanya gas metan yang memicu terjadinya ledakan namun kita akan turunkan tim khusus dari Polda Sumbar untuk melakukan pemeriksaan," kata dia.

Pihaknya akan melakukan pengecekan ulang dan mengkaji standar operasional tambang dan memang dalam kedalaman tertentu ada gas metana. Seharusnya ada standar keselamatan jika ada letupan akibat gas metana namun pihaknya akan melakukan penyelidikan.

Ia juga mengatakan dari korban akibat ledakan tambang tidak mengalami luka-luka karena memang gas metan ini membuat letupan atau semburan api.

"Ada korban yang selamat namun mengalami luka bakar hingga 30 persen.Kita akan pastikan lagi untuk penyebab dan kita akan turunkan tim untuk mengungkap hal ini," kata dia.

Ia mengatakan tambang ini sudah beroperasi sejak 2006 dan memang sejak saat itu baru kali ini terjadi ledakan. Tambang ini memiliki 22 lubang tambang dan yang meledak ini salah satu dari tambang yang ada.

Perusahaan ini memiliki izin yang lengkap dalam melakukan usaha tambang dan ada ratusan pekerja yang menggantungkan hidupnya sebagai mata pencaharian di lokasi ini.

'Kita tidak ingin prematur dalam menyikapi kasus ini dan saat ini tambang akan kita tutup sementara untuk dilakukan penyelidikan mencari penyebab," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022