Sentimen
Informasi Tambahan
Institusi: ITB
Kab/Kota: bandung
Kasus: Kemacetan
Tokoh Terkait
Jakarta sepekan, kewajiban serap difabel sampai hibah jalan nasional
Antaranews.com Jenis Media: Regional
Berita-berita yang disajikan dalam kemasan yang informatif dan menarik pada periode tersebut mulai dari kewajiban menyerap dua persen penyandang disabilitas, dorongan audit akibat parkir liar, capaian pajak Jakarta, hingga hibah jalan nasional pada Jakarta, layak untuk diulas kembali Sabtu ini.
Berikut adalah rangkuman berita perkotaan Jakarta selama sepekan terakhir:
1. DKI wajib serap dua persen penyandang disabilitas dari jumlah PNS
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyerap dua persen penyandang disabilitas dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Dalam perda sudah diatur berapa kuota yang diterima. Pemprov DKI itu dua persen dari jumlah kuota PNS," kata Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari di sela-sela pelaksanaan bursa kerja disabilitas di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu.
Selengkapnya di sini.
2. Jakarta jadi tuan rumah pertemuan pemimpin ibu kota se-ASEAN 2023
Jakarta (ANTARA) - Pertemuan para gubernur dan wali kota dari ibu kota negara-negara ASEAN (Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital 2022/MGMAC) menetapkan Kota Jakarta sebagai tuan rumah pertemuan serupa pada tahun depan
"Ini ditetapkan dalam MGMAC 2022 di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (2/12) sebagai bagian dalam rangkaian ASEAN Mayors Forum (AMF 2022) dan dihadiri oleh gubernur, wali kota dan kepala-kepala daerah dari pemerintah daerah di seluruh wilayah ASEAN," kata Kepala Biro Kerja Sama Daerah (KSD) Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya di sini.
3. Pengamat dorong audit terkait maraknya parkir liar yang ciptakan macet
Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan audit sehubungan dengan maraknya parkir liar yang menciptakan kemacetan di Ibu Kota.
"Sekarang Pj Gubernur Jakarta memiliki target memecahkan masalah kemacetan Jakarta. Manajemen Parkir bisa dijadikan salah satu cara memecahkan kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan oleh Pj Gubernur Jakarta Bapak Heru Budi," ujar Azaz Tigor dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini.
4. BPBD DKI: Sembilan wilayah waspada rob hingga 13 Desember
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI meminta masyarakat di sembilan wilayah di Jakarta Utara untuk mewaspadai rob hingga 13 Desember 2022.
"Akibat adanya aktivitas pasang air laut bersamaan dengan fase bulan purnama mempengaruhi dinamika pesisir pantai," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Isnawa Adji di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya di sini.
5. Bapenda DKI Jakarta terus kejar target pajak daerah
Jakarta (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta terus mengejar target penerimaan pajak daerah, apalagi hingga 7 Desember 2022 penerimaan pajak DKI Jakarta baru tercapai 80,93 persen.
"Bapenda DKI Jakarta terus berusaha sampai 31 Desember 2022 untuk mengejar target penerimaan pajak daerah," kata Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) Bapenda DKI Jakarta, Hayatina di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya di sini.
6. Anggota DPRD minta DKI optimalkan pajak sehubungan hibah aset jalan
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan penerimaan pajak sehubungan dengan adanya hibah aset berupa jalan nasional senilai Rp217 triliun.
Pasalnya, kata Ida, adanya hibah jalan nasional akan menambah aset milik Pemprov DKI Jakarta yang otomatis akan menjadi kewajiban DKI Jakarta untuk merawatnya.
Selengkapnya di sini.
7. Pakar transportasi nilai tepat hibah jalan nasional kepada DKI
Jakarta (ANTARA) - Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo menilai hibah jalan nasional senilai Rp217 triliun dari pemerintah pusat pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tepat.
Mengingat, kata Sony, kemampuan keuangan DKI Jakarta yang mumpuni, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2023 memiliki nilai Rp83,7 triliun lebih.
Selengkapnya di sini.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Sentimen: positif (95.5%)