PTPN perkuat mitra binaan lewat modal usaha dan pelatihan digital

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Perkebunan Nusantara PTPN III berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Perseroan akan memperkuat mitra binaan melalui berbagai program, seperti bantuan modal usaha, pembinaan pengembangan usaha, perluasan pangsa pasar lewat pameran, hingga pelatihan go digital.

Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani mengatakan saat ini PTPN Group memiliki 104 mitra binaan UMK. Dari jumlah tersebut, 32 mitra binaan di antaranya telah berhasil naik kelas dengan go online.

“Hal itu merupakan bentuk sinergi kami dengan UKM agar mereka dapat tumbuh dan berkembang, serta memperluas pasar. Kami menargetkan, hingga akhir tahun ini, mitra binaan kita yang bisa go online bisa mencapai 286 mitra binaan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi perseroan, Jumat (9/12/2022).

Menurutnya perseroan secara konsisten memberdayakan mitra binaan UMKM guna mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional. Adapun upaya itu sejalan dengan salah satu pilar program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN.

“Jumlah UMKM yang sudah mencapai sekitar 64,2 juta, memiliki kontribusi besar terhadap PDB, serta mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional,” ucapnya.

Pada ajang Forum Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM)/Industri Kecil Menengah (IKM) yang digelar oleh KemenkopUKM belum lama ini, terdapat 630 pelaku UKM/IKM yang langsung berinteraksi dan melakukan penjajakan kerja sama atau konsultasi dengan 17 perusahaan BUMN/usaha besar, salah satunya PTPN III.

PTPN III menghadirkan dua kelompok mitra binaan yang bergerak bidang usaha alat pertanian milik salah satu anak perusahaan, yakni Mola Maju Basamo pimpinan Desrico Apriyanus dan Rumbio Jaya Steel pimpinan Herman, yang berasal dari Desa Rumbio Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Selama ini, UKM/IKM lebih identik dengan batik, akik ataupun keripik, oleh karena itu melalui Forum Kemitraan UKM/IKM, diharapkan UMK/IKM lebih mengetahui produk-produk yang dibutuhkan oleh BUMN, sehingga UKM/IKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok aktivitas bisnis perusahaan terutama BUMN. 

Dari sisi lain, BUMN mengetahui bahwa untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, tidak hanya diperoleh dari pengusaha besar namun dapat disuplai oleh UMK/IKM sesuai dengan standar yang dibutuhkan perseroan.