Aturan pengendalian IMEI telah ditetapkan sejak 2020 dan disebut cukup berhasil menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Fungsi Industri TIK dan Alat Profesional Perkantoran Kementerian Perindustrian Slamet Riyanto.

Dalam diskusi yang digelar oleh ITF di Jakarta, Slamet mengungkapkan, dampak penerapan pengendalian IMEI telah menurunkan aktivitas penyelundupan ponsel. Dampak lain adalah meningkatnya pendapatan negara sekitar Rp 1 triliun.

"Dampak dari pengendalian IMEI terjadi penurunan kasus penyelundupan ponsel, dan meningkatnya pendapatan negara. Data ini berdasarkan Ditjen Bea dan Cukai. Sistem CEIR juga selalu kami update per tiga bulan," tutur Slamet dalam diskusi tersebut.

Turut hadir dalam diskusi tersebut adalah Wakil Ketua ATSI Merza Fachys yang juga sistem CEIR saat ini masih terbilang aman, meski masih ditemukan beberapa pelanggaran. Untuk itu, ia menyebut masyarakat tidak perlu panik.

Kendati demikian, ia mengingatkan, sama seperti sistem digital lain, perlu dilakukan pembaruan secara berkala. "Jadi sistemnya yang di-review terus dan terus bisa dikembangkan," tutur Merza.

Di sisi lain, Ketua Bidang IoT, AI, dan Big Data Mastel Teguh Prasetya, menuturkan hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dari pengendalian IMEI adalah pendekatan yang melampaui CEIR. Maksudnya, tindakan yang bisa dilakukan para pihak terkait setelah peraturan ini mulai diterapkan.

Salah satunya adalah tindakan penegakan hukum untuk para pelanggar, seperti mereka yang melakukan jasa unlock IMEI, menjual ponsel tidak resmi, termasuk pihak yang melakukan kloning IMEI.

Dengan adanya tindakan penegakan hukum, menurut Teguh, hal itu bisa menjadi contoh kalau penyalahggunaan itu merupakan hal salah. Penegakan hukum yang diterapkan pun bisa perdata atau pidana.

"Yang penting ada contoh law enforcement besar atau kecil. Ini bisa menunjukkan kalau penyalahgunaan IMEI itu salah," tuturnya.