Salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah melindungi petani yang terancam panennya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Kabinet yang digelar, Selasa (6/12/2022), menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan penting untuk mengantisipasi resesi ekonomi. Presiden Jokowi yang memimpin langsung rapat kabinet memerintahkan Menteri BUMN untuk mengantisipasi dampak resesi, utamanya di kalangan masyarakat kecil. Salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah melindungi petani yang terancam panennya gagal terserap maksimal oleh pasar.

Menteri BUMN Erick Thohir bergerak cepat untuk mengimplementasikan program perlindungan bagi petani. Program yang disiapkan adalah BUMN menjadi off taker atau menyerap produksi petani saat panen.

"Tadikan bicara mengenai resesi pangan yang harus diantisipasi karena itu kami dari BUMN mendorong kemungkinan yang sudah dibicarakan bapak Presiden bagaimana BUMN menjadi off taker," ujar Erick kepada sejumlah wartawan, Selasa.

Erick menjelaskan pihaknya saat ini sedang membuat skema terkait langkah BUMN menyerap produksi petani. Kementerian BUMN, kata Erick, sedang menyiapkan skema penugasan pada sejumlah BUMN yang terlibat.

Erick menambahkan dia akan melibatkan sejumlah BUMN. Tak hanya BUMN selaku penyerap bahan pokok, melainkan juga himpunan bank milik negara yang akan terlibat dalam program perlindungan bagi petani.

"Saya mengusulkan pendanaan disimpan di Himbara tak langsung di BUMN-nya. Disimpan di Himbara dengan bunga yang rendah. Supaya saat kita mau beli urusan petani tidak mahal lagi biayanya," ujar Erick, dalam siaran persnya.

Erick mengatakan kebijakan penyerapan produksi petani ini akan sangat penting bagi perekonomian mikro maupun makro. Selain akan menjamin kelangsungan perekonomian para petani, kebijakan ini diyakini akan menghasilkan efek multiplier bagi seluruh rantai pasok pangan nasional. "Karena ini kan benar-benar ekonomi yang berputar. (Kebijakan) ini yang sedang kita petakan," kata Erick.