Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, tidak lebih dari Rp 10 triliun.

Subsidi itu digunakan pemerintah untuk membeli hasil pertanian petani lalu menjualnya dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Dengan anggaran yang tak lebih dari Rp 10 triliun, Zulhas berharap Indonesia berdaulat pangan.

"Subsidi pangan sudah saya hitung, enggak sampai Rp 10 triliun. Tapi dengan itu kita harap kita bisa berdaulat," kata Zulhas saat di Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (3/12).

Zulhas mencontohkan hasil kedelai petani akan dibeli pemerintah dengan harga Rp 12.000, sementara petani biasanya mendapatkan harga beli hanya Rp 6.000.

"Yang beli siapa? Pemerintah. Jagung. Jagung kalau panen murah, kaya gini. Mangga panen murah, cabai panen murah, kan kasihan petaninya. Tanahnya dijual semua. Sekarang enggak bisa, kita jamin," tegasnya.

Contoh lainnya, pemerintah membeli jagung petani dengan harga Rp 6.000, dan akan dijual lagi ke masyarakat hanya Rp 5.000. Hal yang sama juga dilakukan Perum Bulog.

Zulhas menjelaskan, saat ini Bulog membeli pasokan beras dengan harga Rp 10.000, namun Bulog melalui penugasan pemerintah menjualnya dengan harga Rp 9.000.

Menuju Swasembada Pangan

Zulhas mengatakan, apabila Indonesia tak mampu mewujudkan swasembada pangan maka Indonesia akan seterusnya bergantung pada impor.

"Kalau kita enggak swasembada, makan saja kita bergantung terus, nah kaya sekarang, begitu Rusia perang sama Ukraina kita susah," kata Zulhas.

Zulhas melihat tren impor beberapa komoditas pangan di Indonesia terus meningkat sejak 2004 silam, sebelum dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

"Ini saya tahun 2004 sudah ke DPR, kita impor gula cuma 2 juta, sekarang 7 juta. Dulu saya waktu anggota DPR tahun 2004 Komisi VI, kita impor terigu 2 juta, sekarang berapa? 12 juta," kata Zulhas.