Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berkomentar soal isu penutupan KA Argo Parahyangan, imbas dari pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung pada Juni 2023.

Menurut dia, wacana tersebut bisa saja dilakukan guna memaksimalkan okupansi penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung, dengan mengorbankan layanan KA Argo Parahyangan.

"Ini wacana yang tidak adil, bahkan pemaksaan, karena berpotensi melanggar hak-hak publik atau konsumen untuk mendapatkan akses transportasi yang terjangkau," ujar Tulus dalam pesan tertulisnya, Sabtu (3/12/2022).

Terkecuali, ia menambahkan, layanan KA Argo Parahyangan boleh saja disudahi, asalkan tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung sama murahnya dengan tiket kereta api jarak jauh tersebut. 

"Oleh karena itu wacana ini patut ditolak, kecuali tarif KA Cepat sama dengan tarif KA Argo Parahyangan," tegas Tulus. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, masih akan terus melakukan kajian terkait isu penghentian KA Argo Parahyangan, pasca Kereta Cepat Jakarta Bandung target beroperasi pada Juni 2023.

"Itu dalam pengkajian. Kita sedang mengkaji tentang hasilnya seperti apa. Mungkin nanti Maret atau April (2023) kita lihat sama-sama," kata Menhub Budi Karya Sumadi saat dijumpai di Ruang VIP Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (2/12/2022).

Menhub menyatakan, dirinya kini tengah memikirkan potensi okupansi penumpang KA Argo Parahyangan yang teralihkan akibat pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Oleh karenanya, ia ingin bertanya kepada masyarakat terlebih dahulu, khususnya pengguna kereta Jakarta-Bandung tentang kemungkinan KA Argo Parahyangan disetop.

"Itu yang kita pikirkan. Kalau Kereta Cepat itu kan totalnya (waktu tempuh) cuman 48 menit, sementara ini (KA Argo Parahyangan) kan 3 jam. Bagaimana kemungkinannya, ya kita membutuhkan survey supaya lebih akurat," paparnya.

Anjloknya KA Parahyangan ini memaksa para penumpang turun dari gerbong dan berjalan kaki menuju peron.