Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi anti korupsi dan benturan kepentingan dengan implementasi Whistle Blowing System dalam rangka memitigasi praktik tindak Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di lingkungan kerja.

Menurut Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, partisipasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam upaya peningkatan pemahaman kesadaran akan anti korupsi.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari kewajiban institusi yang harus disampaikan kepada stakeholder," ujar Fadlul dalam keterangan pers diterima, Jumat (2/12/2022).

Fadlul melanjutkan, dalam hal ini pihaknya juga melibatkan keterlibatan sejumlah stakeholder baik internal maupun eksternal, dari mitra kemaslahatan hingga Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Senada dengan itu, Plt Hukum dan Kepatuhan BPKH, Ahmad Zaky menjelaskan bahwa saat ini BPKH menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan menerapkan nilai-nilai IQRA (Integrity, Quality, Respect, Accountability) yang menjadi core value Insan BPKH dalam menjalankan tugas.

"Kebijakan Kepatuhan dilaksanakan berdasarkan prinsip, dimulai dari level pimpinan dan menjadi tanggung jawab bersama," ujar Ahmad Zaky dalam kesempatan yang sama.

Ahmad Zaky memastikan, saat ini BPKH bersinergi dengan KPK dalam melakukan monitoring atas pelaksanaan Whistle Blowing System di lingkungan kerja. Dia berharap, integritas BPKH terus terjaga dengan adanya monitoring ini dan sinergi dengan KPK.

Badan Pengelola Keuangan Haji, memperingati hari ulang tahun pertama dengan menyampaikan berbagai pencapaian penting yang sudah dilakukan.