Sentimen
Netral (84%)
2 Des 2022 : 19.00
Informasi Tambahan

BUMN: PT Pertamina

Pesan Keras Luhut ke Bos Pertamina: Pakai Barang Dalam Negeri!

Detik.com Detik.com Jenis Media: Ekonomi

2 Des 2022 : 19.00
Pesan Keras Luhut ke Bos Pertamina: Pakai Barang Dalam Negeri!
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. Menurutnya, Pertamina banyak menggunakan pipa dari luar negeri.

"Pertamina itu paling banyak masalah pipa itu. Saya bilang ke Nicke, 'Nicke kau jangan macam kau!' Saya bilang sama dia, pakai barang dalam negeri!" tegas Luhut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN 2022, dikutip dari YouTube Kadin Indonesia, Jumat (2/12/2022).

Ia juga meminta agar Pertamina jangan menutupi jika membeli pipa dari luar negeri. Apa lagi sampai mengubah Harmonized system code atau HS Code barang impor tersebut.

-

-

"Jangan kalian karang-karang. Kami tahu itu lho kadang HS codenya dirubah. Jangan, saya bilang kau jangan macam-macam kita gak bego-bego amat kok, paham kok itu," tegasnya.

Luhut memang sebelumnya menjelaskan potensi pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan UMKM bisa mencapai Rp 1.600 triliun.

"Kasih UMKM yang dibuat di dalam negeri, saya minta Kadin memainkan ini, Rp 1.200 triliun hanya government, requirement Rp 400 triliun BUMN, Rp 1.600 triliun. Itu sama kira kira US$ 100 miliar," ucapnya.

Luhut pun berpesan kepada pengusaha agar potensi yang besar tersebut dapat serap. Jadi, tidak perlu lagi mencari barang dan jasa dari negara lain atau impor

"Kita bayangkan kita cari investasi US$2 - US$ 3 miliar dolar setengah mati, ini dari kantong kiri kantong kanan, kalau tadi kita buka sekarang kalau hs code dari seluruh kementerian kita buka jadi satu," jelasnya.

Luhut mengajak pengusaha dalam hal ini Kadin untuk menggelar pertemuan dengan pihaknya dan LKPP. Pertemuan itu untuk mendata pengadaan barang dan jasa dibutuhkan pemerintah.

(ada/hns)

Sentimen: netral (84.2%)