Segala jurus dikeluarkan untuk meredakan 'nyeri' konsumen di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Terbaru, Pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi ibu-ibu rumah tangga, termasuk pedagang gorengan, membeli minyak goreng.

"Ini untuk meringankan masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ungkap Jokowi dalam jumpa pers, Jumat (1/4).

Bantuan tersebut akan diberikan secara tunai pada April sebesar Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH). BLT minyak goreng juga akan menyasar 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.

-

-

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sosial (Kemensos), TNI, hingga Polri untuk memastikan penyaluran BLT berjalan lancar.

Kemenkeu menyebut dengan jumlah penerima bantuan sebesar itu, maka pemerintah perlu menggelontorkan subsidi sebesar Rp6,15 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui Kemensos, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan PT Pos Indonesia (Persero).

Pemerintah juga akan menggelontorkan anggaran dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp750 miliar yang akan disalurkan melalui TNI dan Polri untuk BLT minyak goreng kepada 2,5 juta pedagang gorengan.

"Pemerintah akan bekerja cepat agar segera dicairkan pada April khususnya terkait Ramadan juga, supaya rumah tangga bisa cukup tertopang juga," imbuh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Indonesia Macroeconomic Update 2022, Senin (4/4).

Penerima bantuan, lanjutnya, merupakan masyarakat yang terdaftar oleh Kemensos. Diharapkan, daya beli penerima bantuan akan terjaga di tengah kenaikan harga minyak goreng.

Selain BLT minyak goreng, sebetulnya, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai strategi menekan harga minyak goreng yang melambung.

Sebut saja, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kemudian, aturan pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO).

Tetapi sayang, kebijakan demi kebijakan, menguap begitu saja. Pasalnya, masyarakat masih mengeluhkan harga minyak goreng yang mahal hingga langka. Lihatlah, banyak orang masih mengeluh kesulitan mendapat pasokan minyak goreng curah.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi dan konsumsi. BLT hanya mendukung dari sisi konsumsi, sehingga tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga minyak goreng.

"BLT ini hanya berbicara dari konsumsinya saja. Sementara, sisi produksinya juga perlu dibenahi. Artinya, ini (BLT) tidak serta merta dapat menurunkan harga minyak goreng," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/4).

Karenanya, ia menyarankan pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dari sisi produksi, seperti operasi pasar sampai mengeluarkan kebijakan lain, yang dapat menekan harga minyak goreng.

Meskipun, Yusuf menilai kebijakan BLT minyak goreng setidaknya dapat menghindari aksi 'panic buying' selama bulan suci Ramadan. "Ini hanya bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat agar bisa punya uang untuk beli minyak goreng, jadi ini bisa kurangi panic buying," terang dia.

Lebih lanjut ia meyakini BLT minyak goreng dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, ia memberikan catatan bahwa pemerintah juga harus memastikan distribusi pasokan minyak goreng lancar agar harganya terjangkau.

Yusuf juga mengingatkan potensi penyalahgunaan BLT minyak goreng, mengingat bantuan sosial diberikan dalam bentuk tunai.

"Bantuan tunai memang ada peluang tidak digunakan untuk membeli minyak goreng. Tetapi, saya melihat multiplier effect-nya bisa besar ke perekonomian warga setempat. Soalnya dari uang yang mereka dapatkan bisa dibeli sembako, misalnya di warung-warung, jadi bisa mengangkat ekonomi masyarakat," katanya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira punya pandangan berbeda. Ia mengatakan BLT ini tidak dapat menyelesaikan masalah harga minyak goreng yang masih mahal dan langka.

"Pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah harga yang naik bisa teratasi. Ibarat parasetamol, cuma menurunkan demam. Tapi, penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," imbuh dia.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah tata kelola dan mafia minyak goreng yang ditengarai menjadi biang kerok harga yang tinggi. "Penegakan hukum harus terus didorong, diungkap lah itu permainan mafia minyak goreng sampai tuntas."

"Kembalikan HET minyak goreng kemasan dan kebijakan pemenuhan dalam negeri (DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan pastikan pemerintah cabut izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit yang tak patuhi aturan pemerintah," pungkasnya.