Aceh mencabut izin safari politik bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan yang akan dilaksanakan pada Sabtu (3/12). Acara itu semestinya dihelat di Taman ratu Safiatuddin.

"Ya memang ada, sebelumnya sudah keluar izin, tapi habis itu dicabut sama pihak Pemda," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya.

Willy menyayangkan adanya sikap represif atas kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharap, kan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, tidak perlu juga hal-hal seperti itu terjadi," ucapnya.

Pencabutan izin safari politik Anies Baswedan juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.

Dia mengatakan, sebelumnya izin sudah dikeluarkan, namun pihaknya tidak mendapatkan konfirmasi atas pencabutan izin tersebut.

"Awalnya sudah dikeluarkan pemerintah daerah terus kemudian tiba-tiba tanpa konfirmasi dicabut izin penggunaannya. Tentunya ini sangat kita sesalkan karena kebebasan untuk berkumpul itu kan hak warga negara," kata Ali terpisah.

Ali berharap alasan pencabutan izin tersebut karena alasan teknis, bukan karena alasan politik.

Namun Ali menegaskan safari politik Anies Baswedan akan tetap dilaksanakan dengan agenda yang nantinya akan diatur oleh DPW Partai NasDem Aceh

"Jadi DPW tetap akan menyelenggarakan silaturahmi itu dalam format yang kita belum tahu seperti apa nanti," kata Ali.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Seni dan Budaya mencabut izin pemakaian Taman Ratu Safiatuddin untuk kegiatan safari politik Anies Baswedan di Banda Aceh.

Pencabutan itu berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya, Azhadi Akbar, pada Senin (28/11).

Dalam surat tertulis pada 25 November, UPTD Taman Seni dan Budaya telah mengeluarkan izin pemakaian Taman Ratu Safiatuddin untuk jalan santai dan silaturahmi bersama Anies Baswedan, yang rencananya akan dihelat pada Sabtu (3/12).

Izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin dicabut karena kegiatan Saudara tidak sesuai dengan ketentuan Surat Perizinan yang kami keluarkan pada poin 2 ayat (a) dan (b).

Sekjen NasDem Jhonny G Plate merespons dugaan upaya penjegalan safari Anies Baswedan ke daerah. Plate menganggap hal itu hanya masalah komunikasi.

“Itu soal-soal administratif, mudah-mudahan contoh-contoh itu menjadi acuan agar yang berikut-berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik, positive thinking aja dulu,” kata Plate.

Plate menambahkan, untuk kepentingan demokrasi, pemerintah daerah perlu membantu kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

"Komunikasi ke tokoh-tokoh, calon-calon pemimpin nasional, apakah itu calon presiden, apakah itu calon anggota DPR, DPRD, ataupun DPD itu perlu dibukakan ruangnya, tentu sejalan dengan aturan-aturan yang ada, kita harapkan itu,” ungkap Plate.

Plate berharap semua pihak saling membantu dan membuka ruang agar penyelenggaraan terkait Pemilu berjalan dengan baik.

Ahmad Ali mengaku, tidak mengetahui alasan agenda safari politik bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan yang akan dilaksanakan di Aceh dibatalkan.

"Hanya dia [Pemda Aceh] dan tuhan yang tahu," kata Ali.

Ali enggan membeberkan lokasi tempat Anies Baswedan menggelar acara di Aceh.

"Nanti kalau dibilang, dicabut lagi izinnya," lanjut Ali.

Lebih lanjut, Ali menyayangkan sikap Pemda Aceh yang membatalkan izin tersebut. Dia menilai seharusnya Pemda dapat menjadi fasilitator untuk kegiatan kepartaian di daerah.

"Jadi biar masyarakat berinteraksi dengan figur, calon, supaya mereka mengenal pemimpinnya. Itu amanat undang-undang. Kalau kemudian ini dihambat, justru yang dirugikan bukan Anies, tapi masyarakat. Nanti mereka merasa dihalangi.

Izin lokasi acara yang sebelumnya dicabut, kini dipindahkan ke lapangan sepak bola kawasan Desa Pango.

Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh, Kompol Suryo, mengatakan panitia acara telah mengajukan kembali surat permohonan izin untuk lokasi yang baru.

"Panitia pelaksana telah mengajukan surat permohonan kegiatan yang sama, dengan tempat lapangan bola kaki desa Pango," kata Suryo.

Suryo menyebutkan, saat ini pihaknya sedang memproses surat permohonan izin keramaian yang telah diajukan tersebut.

"Telah diajukan dan akan diproses ke Polda Aceh," ujarnya.

Suryo menuturkan, kepolisian juga mencabut surat rekomendasi yang telah diajukan ke panitia pelaksana dan Polda Aceh. Dalam hal ini Polresta Banda Aceh hanya mengeluarkan surat rekomendasi, sementara surat izin kegiatan dikeluarkan oleh Polda Aceh.

"Untuk surat izin berbeda dengan surat rekomendasi, dan Polresta Banda Aceh hanya mengeluarkan surat rekomendasi," ungkapnya.

Willy Aditya mengungkap, sebelumnya Anies juga mengalami kendala di Ciamis dan Tasikmalaya.

Ketiak hendak safari di daerah tersebut, ia menerangkan ada pihak tak diketahui yang meminta acara Anies dibatalkan. Tetapi, saat itu pemda setempat tetap mengizinkan.

"Padahal sebelumnya sudah oke. Tentu ini juga, sebelumnya juga terjadi di Tasik dan Ciamis, tapi pihak pemerintahnya firm untuk terus menjalankan kegiatan," kata Willy.

"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," imbuhnya.

Sedangkan Ahmad Ali mengungkap acara Anies di Padang dan Pekanbaru juga mengalami kendala izin pemda.

"Saya sudah mendapatkan informasi bahwa di provinsi Riau juga sudah terjadi hal yang sama. Jadi ada pemda menyelenggarakan kegiatan di hari yang bersamaan, tempat yang sama," kata Ahmad Ali.

Ali berharap kendala safari Anies seperti di Aceh tak terulang. Namun apabila ada kendala, ia memastikan NasDem akan tetap mencari jalan lain agar safari Anies ke daerah tetap berjalan sesuai rencana.