Perwakilan 300 masyarakat di Provinsi Bengkulu saat mengerima sertifikat tanah secara hybrid. ANTARA/Anggi Mayasari

Elshinta.com - Sebanyak 22.886 masyarakat di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu menerima sertifikat tanah melalui Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibagikan oleh Presiden RI secara hybrid melalui daring.

"Kami memiliki target untuk kegiatan PTSL kurang lebih 22.886 sertifikat dan regis 1.432 sertifikat dan alhamdulillah untuk PTSL hampir 96 persen sudah selesai," kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Bengkulu Sukiptyah di Kota Bengkulu, Kamis.

Dari 22.886 sertifikat tanah yang diserahkan ke masyarakat, baru 8.000 sertifikat yang dibagikan pada hari ini (1/12) dan 300 sertifikat diantaranya diserahkan langsung di kantor BPN Provinsi Bengkulu.

Menurut dia, sisa sertifikat yang belum diserahkan tersebut nantinya akan dibagikan di kantor pertanahan di wilayah masing-masing dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berterima kasih kepada pemerintah pusat karena program sertifikasi tanah tersebut sangat membantu masyarakat.

"Kita berterima kasih kepada kementerian ATR/BPN sehingga program ini bisa berjalan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, saya minta program ini dimanfaatkan secara baik," ujarnya.

Ia juga berharap agar Bupati dan Walikota di Provinsi Bengkulu dapat menggratiskan biaya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembebasan biaya BPHTB ini dapat diberikan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat pengelolaan tanah untuk mengurangi beban biaya tambahan.

"Saya juga telah bersurat dan akan bersurat kembali terkait pembebasan BPHTP agar proses sertifikat pengelolaan dapat lebih cepat, sebab masyarakat mengalami kesulitan jika dibebani lagi biaya," sebut Rohidin.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam laporannya menyampaikan bahwa total sertifikat yang diberikan sebanyak 1.552.450 sertifikat, yang terdiri atas 1.423.750 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 119.699 sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia secara luring dan daring di 33 provinsi.