Selain itu, dalam mendukung PDN ini, Menko Luhut menegaskan bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja impor. Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5 persen, dengan seluruh 95 persen untuk belanja PDN, atau berkisar Rp 1002 triliun. Upaya ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

“Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp 400 Triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja, apalagi apabila seluruh Rp 1002 Triliun untuk belanja PDN,” ujarnya.

“Hal lain yang patut kita banggakan adalah capaian E-Katalog telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Bapak Presiden, yaitu sebanyak 1 juta produk pada 2022, kita targetkan pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program E-Katalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di E-Katalog lokal,” tambahnya.

Dari sisi regulasi, lanjut Menko Luhut, terus dikaji untuk dapat mempermudah dan mengefisiensi sistem pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri. Saat ini, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik dalam proses penyusunan. Jika nanti sudah disahkan, akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan komitmen belanja produk dalam negeri. Selain itu ke depannya, hal ini juga harus menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi untuk semua K/L/BUMN dan Pemda.

“Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi dan kreatifitas dari seluruh instansi terkait. Tahun ini kita telah menyelenggarakan acara Temu Bisnis sebanyak 4 kali di Bali dan Jakarta. Temu bisnis merupakan sarana yang baik untuk mempertemukan produsen dan konsumen untuk melakukan proses transaksi belanja produk dalam negeri secara langsung. Tahun depan kita konsisten menyelenggarakan acara Temu Bisnis, yang akan diawali pada awal tahun 2023 oleh Kementerian Pertahanan bersama TNI,” ujarnya.