Anggota Komisi V DPR menagih Kementerian Perhubungan soal komitmen larangan truk obesitas atau zero ODOL di tahun 2023. DPR menilai persiapan Kemenhub kurang optimal untuk melakukan komitmen pelarangan truk obesitas ini.

Kritik keras datang dari Hamka Baco Kady. Hamka mengatakan berulang kali rapat kerja antara Kemenhub dan Komisi V soal ODOL namun tak menemui titik terang. Apa yang dipaparkan menurutnya tak pernah ada yang terealisasi.

Padahal, masalah ODOL sudah muncul sejak tahun 2017, namun sampai saat ini belum ada kesiapan yang konkrit untuk menjalankan larangan secara penuh di 2023. Hamka menyoroti rencana pembentukan tata aturan atau law enforcement yang sudah dijanjikan sejak tahun 2021 namun tak kunjung terlaksana.

-

-

"Ini saya ingat kan 2017, janjinya konsep di 2021 pengembangan sistem law enforcement-nya sudah ada. Pengembangan ETLE 2021 ini kayak kita belum melakukan apa-apa ini," tegas Hamka dengan nada tinggi saat rapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Selasa (29/11/2022).

Hamka pun menagih keseriusan Kemenhub untuk melakukan pelarangan truk obesitas di tahun 2023. Dia meminta ada konsistensi dari Kemenhub terhadap persoalan ini.

"Ini yang saya tagih pak konsepnya kayak apa? Apakah masih konsisten dari apa yang dipaparkan sebelumnya? Saya nggak mau bicara ulang ulang intinya bagaimana setidaknya minimal ada pengurangan ODOL," kata Hamka.

Anggota komisi lainnya, Novita Wijayanti juga menyoroti masalah kurang optimalnya penanganan ODOL. Bahkan, Novi menyebut di daerah yang dia wakilkan sudah sangat seringkali terjadi kecelakaan yang biang keroknya adalah truk obesitas.

Bahkan, kerugiannya bukan cuma material, tapi sampai memakan korban jiwa. Dia meminta solusi konkrit dari Kemenhub perihal truk obesitas ini.

"Di Brebes itu berkali-kali kecelakaan, hampir semua itu dikarenakan ODOL, karena truk kelebihan muatan. Ini belum selesai permasalahannya, nggak usah yang se-Indonesia, yang dekat aja di dapilnya saya ini, tolong cari solusi ini di satu titik aja. Ini di Brebes. Itu ODOL-nya luar biasa sekali, jalannya rusak semua," ungkap Novi di forum yang sama.

Hendro Sugiatno pun buka suara. Menurutnya, sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan kendaraan obesitas. Tindakan represif juga seringkali dilakukan.

Namun, pemerintah pun harus melihat dampak ekonomi yang muncul dari permasalahan penindakan hukum. Apalagi sempat ada keluhan juga dari pengusaha.

"Upaya hukum sudah dikerjakan, sudah ada upaya bersama dari banyak instansi keroyok masalah itu. Pendekatannya sudah represif, namun dampak ekonominya jadi pertimbangan buat kami untuk lakukan itu. Kami lakukan penekanan penindakan hukum tapi tidak dengan skala besar," jawab Hendro.

Namun Hendro menyatakan pemerintah tetap akan menegakkan zero ODOL di tahun 2023. Semua upaya akan dilakukan agar larangan truk obesitas bisa berlaku.

"Targetnya masih segitu (Januari 2023), ya kita lakukan banyak upaya lah," ungkap Hendro.

Simak Video "Meraup Jutaan Rupiah dari Budidaya Anggrek"
[-]
(hal/zlf)