JAKARTA - Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dibutuhkan PT PLN (Persero) untuk pembangkit listrik di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) mencapai Rp28 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas kebutuhan gardu induk, transmisi, distribusi, dan listrik desa (lisdes) hingga 2024.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyebut distribusi dan listrik desa yang dibutuhkan hingga 2 tahun kedepan sebesar Rp13 triliun.
Jumlah ini diyakini mampu meningkatkan rasio desa berlistrik hingga 100%.
BACA JUGA:4.400 Desa Belum Dapat Listrik, PLN Minta PMN Rp10 Triliun
"Tadi saya sempat tanya kepada Pak Adi Priyanto Direktur Eksekusi, memang di tahun 2024 untuk distribusi dan lisdes masih membutuhkan Rp13 triliun agar rasio desa itu mendekati 100%," ujar Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11/2022).
Kebutuhan tersebut di luar anggaran gardu induk dan transmisi pembangkit yang diperkirakan berada di angka Rp10 triliun - Rp15 triliun.
Sehingga total injeksi PMN yang harus diterima perseroan sebesar Rp28 triliun.
Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!
"Tetapi juga masih ada perlu penambahan untuk gardu induk dan transmisi pembangkit tambahan sekitar Rp10 triliun - Rp15 triliun, untuk mencapai 100% di tahun 2024," jelasnya.
Darmawan pun memastikan pihaknya akan memberi rincian anggaran dan peta jalan program kelistrikan di daerah 3T hingga 2024 kepada DPR.
Termasuk desa-desa yang menjadi prioritas BUMN kelistrikan ini.
"Jadi kami akan memberikan jawaban tertulis agar nanti bisa dipahami seperti apa, bukan hanya pemetaannya saja, tetapi kuantifikasi dan nanti juga bisa dipelajari bagaimana program ini dikorelasikan dengan dapil (daerah pemilihan) dari masing-masing bapak ibu di Komisi VI," ucap dia.
PLN memang mengkonfirmasi ada 4.400 desa di daerah terdepan, terluar, tertinggal yang belum mendapatkan akses listrik.
Darmawan menilai Penyertaan Modal Negara sebesar Rp10 triliun tahun anggaran 2023, yang diajukan PLN, sangat membantu perseroan memasifkan pembangunan infrastruktur listrik di kawasan tersebut.
Di mana, PMN Rp10 triliun akan dialokasikan untuk pembangkitan EBT, khususnya infrastruktur PLTA, PLTS, PLTP, dan PLTM senilai Rp1,74 triliun.
Sedangkan, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil sebesar Rp3,78 triliun. Lalu, fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambungkan pelanggan mencapai Rp4,48 triliun.