Pemerintah tengah mendorong pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Namun, diakui pemerintah untuk mempensiunkan PLTU ini bukan perkara mudah.

Pemerintah sebelumnya mendata ada 33 PLTU yang bisa dipensiunkan. Untuk memilih PLTU mana yang akan dipensiunkan disebut bukan menjadi hal yang sulit.

"Permennya kan sedang disiapin, sedang, itu berarti sudah kerja sudah dua bulanan sejak Perpres. Bagian yang paling susah bukan bagian mana PLTU-nya, kalau itu gampang, kita sudah punya 30-an yang kita sudah asses sudah kita review," kata Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).

-

-

Menurutnya, bagian yang menantang dalam pensiun dini PLTU adalah siapa yang memberikan pembiayaan. Sebab, untuk mempercepat penyelesaian operasi PLTU ini butuh pendanaan.

"Tapi yang mana 'yang laku' Kan harus ada yang tertarik untuk membiayai, coba kalau kita lihat PLTU ini hidupnya untuk 10 tahun yang akan datang dan kita akan istirahatkan lim tahun lebih cepat, berarti kan ada lima tahun yang harus ditutup," paparnya.

Menurutnya, harus ada orang atau pihak yang memberikan kompensasi dari sisi pembiayaan ini. "Kalau mananya gampang, tapi untuk yang ini biayanya perlu sekian, itu kan kita kan negosiasi kalau yang itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan ada 33 unit PLTU batu bara yang akan dilakukan pensiun dini. Total semuanya berkapasitas 16,8 gigawatt (GW).

"Kami akan menerapkan rencana pensiun dini untuk PLTU batu bara setidaknya 33 unit dengan total kapasitas 16,8 GW," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam Grand Launching Indonesia's Energy Transition Mechanism di Movenpick Hotel, Jimbaran, Bali, Senin (14/11).

Hal ini untuk memenuhi komitmen Indonesia mencapai target netral karbon (net zero emission/NZE) di 2060 atau lebih cepat. Target pengurangan emisi karbon pun telah ditingkatkan dari 29% atau setara 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau setara 912 juta ton CO2 pada 2030.