Jokowi Ingin Pemimpin Selanjutnya Bisa Jaga Keberlanjutan Pembangunan
Republika.co.id Jenis Media: Nasional
Jokowi sebut pembangunan pemerintah sudah dapat reputasi global.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pemimpin Indonesia ke depan bisa menjaga keberlanjutan program pembangunan pemerintah. Keberlanjutan pembangunan bangsa ini harus terus dilanjutkan untuk mencapai Indonesia Emas di 2045.
“Yang sudah kita bangun harus kita jaga keberlanjutannya setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029 tapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya,” kata Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (26/11).
Karena itu, ia mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan tak hanya untuk kepentingan politik yang hanya sesaat. “Oleh karena itu, jangan hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah kita mulai, kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini yang sudah on the right track ini terus bisa dilanjutkan,” jelas dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, pembangunan yang telah dilakukan pemerintah ini telah mendapatkan reputasi global. Bahkan, banyak pemimpin negara lainnya yang memuji keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengendalikan inflasi di tengah gejala resesi global yang terjadi saat ini.
“Pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh, harus kita lanjutkan setuju? Dilanjutkan sampai 2029 setuju? Dilanjutkan sampai 2045 setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya, seterusnya, seterusnya,” kata dia.
Jokowi ingin pada 2045 nanti Indonesia bisa masuk dalam 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Ia optimistis target itu bisa tercapai jika pemerintah konsisten bekerja dan berani memutuskan kebijakan yang menguntungkan bagi negara.
Jokowi kemudian mencontohkan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor nikel. Kebijakan tersebut kemudian digugat di WTO. “Saat kita stop ekspor nikel, kita dibwa ke WTO, baru 2 bulan lalu kita kalah tapi keberanian kita hilirisasi barang-barang mentah itu yang terus kita lanjutkan meski kita kalah di WTO,” ujarnya.
Sentimen: positif (99.2%)