Kemenhub terus berupaya mengoptimalkan serapan anggaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 mencapai 75,63 persen. Capaian tersebut Rp 25,35 triliun dari total pagu anggaran Rp 33,51 triliun. 

“Kami optimistis penyerapan anggaran hingga akhir 2022 akan mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,25 persen,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (24/11/2022). 

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub hingga November 2022 sebesar Rp 7,6 Triliun. Angka tersebut mencakup 90,14 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,6 triliun.

Budi memastikan akan terus mengawal kinerja jajaran Kemenhub untuk memastikan tercapainya target serapan. “Secara konsisten kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada seluruh satuan kerja sampai ke tingkat bawah (eselon III),” tutur Budi.

Budi menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Kemenhub untuk mengoptimalkan kinerja anggaran yaitu dengan mengalihkan atau merevisi anggaran. Khususnya anggaran yang berpotensi tidak terserap ke program kegiatan yang masih kekurangan anggaran dan prioritas bagi kebutuhan dasar masyarakat. 

“Anggaran angkutan perintis udara dan laut hanya cukup sampai Oktober dan sudah kami alihkan dari kegiatan yang berpotensi tidak terserap anggarannya,” ujar Budi. 

Budi yakin sektor perhubungan laut menjadi penghasil PNBP terbesar. Sementara itu,  udara dan kereta api stagnan dan bahkan kurang dari tahun sebelumnya, dan sektor darat relatif sama dengan tahun lalu. 

Dia menuturkan, sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan serapan anggaran dan mengoptimalkan PNBP. Beberapa diantaranya yakni optimalisasi sisa anggaran dengan mekanisme revisi, pergeseran PNBP untuk kegiatan yang bersifat peningkatan pelayanan, dan mengantisipasi pekerjaan yang diperkirakan melewati akhir tahun anggaran dengan mekanisme bank garansi.

Pada 2022, sejumlah program pembangunan infrastruktur transportasi telah dilakukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Budi mengatakam Kemenhub berfokus pada prioritas nasional keloma yaitu penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.