Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah Vietnam berimbas pada terhentinya ekspor kendaraan dari Indonesia sejak awal tahun 2018.

Pemerintah Vietnam membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi mobil di dalam negeri, dan di sisi lain menyulitkan ekspor dari negara lain ke negaranya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto menyebut peerintah Indonesia berencana mengadukan kebijakan baru Vietnam ke tangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Tapi kalau itu melanggar, tentu kami akan mengajukan ke WTO prosedurnya kan emang begitu," imbuh Harjanto saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/4).

Harjanto mengaku pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait hal itu. Namun ia belum bisa memastikan kapan langkah tersebut akan ditempuh.

"Saya sudah biacara ke Dirjen (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan) Karena memang tidak bisa diselesaikan secara bilateral (Indonesia-Vietnam), untuk itu kami akan angkat ke multilateral (WTO)," jelasnya.

Terhentinya ekspor kendaraan utuh (completely build up/ CBU) dari Indonesia ke Vietnam terjadi usai diberlakukannya Prime Minister Degree No. 116/2017/BD-CO dan Circular No.04/2018/TT-BGTVT. Keduanya mengatur soal persyaratan manufaktur perakitan dan impmor kendaraan bermotor, perdagangan jasa jaminan dan pemeliharaan kendaraan bermotor di Vietnam.

Pemerintah Indonesia dan Vietnam sebelumnya telah melakukan pertemuan untuk membahas kebijakan tersebut. Inonesia tengah berupaya memuluskan kembali ekspor kendaraan utuh ke Vietnam.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia menuruti permintaan untuk membuat sertifikat persetujuan tipe kendaraan (vehicle type approval/ VTA) CBU untuk menyesuaikan ketentuan impor yang berlaku di negara tersebut.

"Kami sudah (lobi-lobi). Waktu itu dipimpin oleh Pak Oke, Saya juga kirim staf saya. Tapi memang belom deal," tambahnya. (evn/evn)