Menurut dia, perekonomian nasional belum bisa lepas dari industri kelapa sawit karena produksinya mencakup 82 persen dari total produksi tanaman perkebunan dan sektor ini melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Sebab proses pengolahan kelapa sawit membutuhkan proses yang panjang, sehingga banyak tenaga kerja terlibat pada industri tersebut. Selain itu, buruh tani dan pekerja lepas juga sangat terdampak," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyakini industri kelapa sawit nasional akan tetap maju sepanjang hukum ditegakkan dengan baik.

"Penegakan hukum sesuatu yang memang harus dilakukan, yang penting dijalankan dengan profesional dan bukan dicari-cari. Penegakan hukum harus menjadi bagian utuh dari kepastian hukum," sebutnya.

Ia mengingatkan industri sawit juga sangat strategis di mata dunia, karena menyangkut berbagai produk strategis seperti pangan, sandang dan energi dunia.

"Pertumbuhan Indonesia saat ini masih bisa positif dan neraca perdagangan bisa surplus, karena sawit salah satunya. Jadi, bila industri ini terguncang maka kebalikannya yang akan terjadi," kata Daniel.

Ribuan petani plasma di Aceh Utara dan Lhokseumawe Aceh menerima sertifikat tanah dari Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. Para petani ini akan bekerja sama dengan pemegang hak guna kelapa sawit untuk mendukung produksi sawit di kawasan tersebut.