Liputan6.com, Jakarta Ketahanan pangan nasional menjadi fokus pemerintah di tengah situasi dan kondisi global yang tak pasti. Namun, Ketua Komisi IV DPR RI menyoroti peran Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Sebab, meski terdapat Badan Karantina Pertanian, belum ada penjelasan resmi asal mulai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mewabah pada hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia.

"Karantina fungsinya adalah mencegah, mencegah masuknya segala macam penyakit. Sampai hari ini pun dari Kementerian Pertanian tidak ada yang menjelaskan PMK dari mana masuknya," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian, Rabu (23/11).

Politikus dari fraksi PDIP itu kemudian mempertanyakan posisi Badan Karantina Pertanian saat ini dengan posisi Bea Cukai. Dan dijawab oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Bambang, bahwa posisi instansi yang dia pimpin saat ini berada di depan Bea Cukai. Yang artinya, Badan Karantina Pertanian memiliki peran dominan terhadap karantina keluar masuk hewan.

Bukan hanya soal minimnya penjelasan publik dari Kementerian Pertanian atas wabah PMK yang melanda hewan ternak beberapa waktu lalu. Sudin juga menyoroti banyak komoditas selundupan seperti beras dan daging, di Entikong, Kalimantan Barat.

"(Di Entikong) banyak selundupan di sana," ucap Sudin.

"Iya betul," jawab Bambang.

"Bukan hanya beras loh ada juga daging," ucap Sudin menimpali jawaban Bambang.

Bambang tidak menampik masih adanya kegiatan penyelundupan komoditas pokok di Entikong, untuk itu dalam proyeksi kegiatan Badan Karantina Pertanian di 2023, terdapat kegiatan berupa penguatan tindakan karantina di setiap wilayah perbatasan Indonesia. Kegiatan tersebut dimulai dari Entikong.

Jelang Idul Adha, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak bukan hanya jadi kekhawatiran peternak tapi juga masyarakat luas.