Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam memerangi praktik politik identitas berbalut SARA dalam Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang.

“Pertama agama itu murni. Agama itu sumber nilai, menjadikan agama sebagai kompas moral boleh, dan malah bagus. Politisasi agama setuju jangan dikedepankan,” kata dia saat dihubungi pada, Selasa (22/11/2022).

Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, PKS menjadi agama sebagai pengarah dalam menjalankan praktik-praktik politik berdasarkan nilai positif. Bahkan, Mardani meminta agar praktik-praktik politik dilakukan dengan cara yang baik untuk mendapatkan tujuan yang baik pula.

“PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan mewanti-wanti politik berdasar nilai. Politik mesti dilakukan dengan cara yang baik, tujuan baik harus dengan cara yang baik," kata Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan suasana calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk menjaga suasana politik agar tetap aman. Dia mempersilahkan para capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

"Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak jangan," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVII di Solo Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

Dia tak ingin politisasi agama dan identitas terjadi di Pemilu 2024. Jokowi menilai isu tersebut sangat berbahaya untuk negara sebesar Indonesia yang beragam.

"Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisisasi agama, jangan. Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama," ujar dia.

"Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik politik ide, tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," sambung Jokowi.

Presiden Jokowi meminta calon presiden dan wakil presiden yang berlaga dalam Pemilu 2024, menjaga situasi kondusif. Termasuk tidak mengedepankan politik identitas dan SARA dalam pemilihan presiden.