Facebook meminta maaf karena salah blokir di Australia terkait kebijakan perusahaan itu untuk melarang konten dari akun media massa di platformnya.

Selain memblokir dari akun media massa, layanan media sosial ini malah ikut menghapus halaman terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Padahal laman penanganan Covid-19 ini dioperasikan oleh badan amal, organisasi pemerintah, dan departemen kesehatan negara bagian Australia.

Wakil presiden kebijakan publik Facebook untuk wilayah Asia-Pasifik, Simon Milner mengatakan pihaknya tidak sengaja melakukan penghapusan itu. Dia juga berkata tidak menutup kemungkinan kembalinya konten berita lokal ke Facebook setelah ada keputusan atas kebijakan royalti bagi media lokal.

-

-

"Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kami belum pernah melakukannya sebelumnya. Kami mohon maaf atas kesalahan yang kami buat," ujar Milner, melansir Sydney Morning Herald. 

Facebook sebelumnya membatasi artikel berita agar tidak dilihat oleh pengguna di Australia pada hari Kamis (18/2). Kebijakan itu merupakan arahan dari pendiri dan kepala eksekutif Facebook Mark Zuckerberg sebagai respons atas kebijakan pemerintah setempat yang akan mengharuskan raksasa teknologi itu membayar kontan yang dibagikan oleh outlet media di Facebook.

Lebih dari 17 juta pengguna di Australia tidak menemukan artikel berita dari situs web seperti The Sydney Morning Herald, The Age, The Australian, Guardian Australia, dan ABC di Facebook. Mereka juga menemukan postingan berita dari halaman seperti The Bureau of Meteorology dan Suicide Prevention Australia telah dihapus.

Facebook dilaporkan menggunakan peninjau manusia untuk menilai apakah suatu konten adalah berita. Dalam kebijakan pekan laluu, perusahaan mengumpulkan daftar halaman yang diyakini berada di bawah undang-undang yang diusulkan dan kemudian menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk menghapus konten.

Melansir The Guardian, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyambut permintaan maaf Facebook dan menambahkan bahwa penutupan akun informasi publik tidak dibenarkan. 

"Posisi pemerintah Australia sangat jelas, orang akan mengetahui dukungan kuat yang diberikan secara internasional untuk posisi Australia," ujar Morrison.

Otoritass keuangan Australia, Josh Frydenberg mengatakan bertekad untuk meyakinkan pendiri Facebook Mark Zuckerberg untuk menerima kebijakan royalti bagi media.

[-]