JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan ketidaksesuaian data dari penerima bansos pengalihan kenaikan harga BBM atau BLT BBM dan Bantuan Pangan Non-Tunai.

Dari laporan yang diberikan, ketidaksesuaian tersebut berupa data ganda dan data tidak valid penerima BLT BBM dan BNPT yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada keluarga penerima manfaat yang ada di wilayah itu.

"Berdasarkan laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga," kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen di Sumenep, Jawa Timur seperti dilansir Antara, Selasa (22/11/2022).

Baca Juga: Hore! BLT Subsidi Gaji Rp600.000 Bisa Ambil di Kantor Pos Sabtu-Minggu

Dia menjelaskan data itu ditemukan saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep sedang melakukan pencairan kepada penerima bantuan.

Achmad Zulkarnaen menjelaskan yang dimaksud dengan data adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan, di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri dan warga yang telah meninggal dunia.

"Data penerima bantuan sosial ada yang berstatus sebagai ASN, bahkan ada yang menjadi anggota TNI-Polri," katanya.

Baca Juga: Cek Cara Ambil BSU Rp600.000 di Kantor Pos, Cairkan Sebelum 22 November 2022

Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan akan menghapus data tersebut dan diperbarui.

Ketua Satgas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.

"Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan," katanya.

Baca Juga: Getol Transformasi Digital, Universitas Pertamina Sabet Penghargaan Bergengsi