IMF memprediksi inflasi meningkat dari 4,7 persen di 2021 menjadi 8,8 persen di 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo dalam APEC Leaders’ and Guests’ Working Lunch. Acara itu merupakan agenda ketiga dalam rangkaian APEC Economic Leaders’ Meeting pada Jumat (18/11/2022) di Bangkok, Thailand.

Dalam kesempatan itu, para pemimpin Ekonomi APEC membahas topik 'Promoting Inclusive Growth amidst Hyper-Inflation and Looming Recession'. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 melambat dari 3,2 persen pada 2022 menjadi 2,7 persen pada 2023 dan inflasi mengalami peningkatan dari 4,7 persen pada 2021 menjadi 8,8 persen pada 2022. 

Perlambatan pertumbuhan ini perlu diwaspadai. Terlebih karena krisis energi dan lingkungan masih menjadi persoalan lintas batas yang memerlukan upaya bersama di level internasional.

Dalam kesempatan ini, para pemimpin ekonomi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menyerukan perlunya penguatan kerja sama dalam APEC sebagai incubator of ideas untuk mengeksplorasi dan mengusahakan konsep, strategi, dan ide untuk menghadapi ancaman resesi, krisis energi dan lingkungan. Beberapa inisiatif yang dibahas di antaranya dukungan terhadap UMKM, transformasi digital, serta ekonomi inklusif.

Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr menekankan pentingnya kontribusi UMKM bagi perekonomian APEC. Dukungan terhadap UMKM perlu ditingkatkan, termasuk membangun infrastruktur digital dan kerja sama untuk menghindari diskriminasi produk UMKM agar dapat masuk ke dalam perdagangan global.

Isu transformasi digital juga turut dibahas secara komprehensif dalam pertemuan ini oleh para pemimpin Ekonomi APEC. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menekankan pentingnya strategi bersama untuk mewujudkan transisi digital, termasuk di dalamnya dukungan terhadap UMKM, start-ups, serta fasilitasi transisi industri.

Selanjutnya untuk isu ekonomi inklusif, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menekankan peran penting perdagangan dan pembangunan ekonomi dalam menciptakan masyakakat yang sejahtera dan berkeadilan. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi saat ini, APEC perlu mengupayakan kerangka kebijakan pemulihan ekonomi yang tidak hanya komprehensif tetapi juga mampu memberikan akses yang sama bagi masyarakat. 

Wakil Presiden Harris mendorong pendekatan bottom up dan middle up untuk meningkatkan peran dan akses kelompok marginal, perempuan, dan kelompok rentan lainnya terhadap kesempatan kerja yang lebih baik. Di samping itu, Chief Secretary Pemerintah Malaysia Tan Sri Dato’ Seri Mohd Zuki Ali menyampaikan perlunya APEC untuk mendorong implementasi Enhanced APEC Agenda on Structural Reform (EAASR) guna mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan di tengah tantangan yang ada.

EAASR merupakan salah satu inisiatif yang dikembangkan APEC dalam rangka mencapai APEC Putrajaya Vision 2040 dan the Aotearoa Plan of Action. Inisiatif ini berada di bawah Economic Committe (EC) APEC, di mana Kemenko Perekonomian merupakan focal point Indonesia dalam forum tersebut. 

Inisiatif EAASR memperoleh dukungan dari seluruh Ekonomi APEC pada pertemuan APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) yang diadakan pada Juni 2021 lalu. Pada kesempatan tersebut, Airlangga hadir sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia bersama dengan Menteri APEC lainnya.