Dana ini untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung penurunan emisi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asian Development Bank (ADB) menyebut Indonesia telah berhasil menggolkan program just energy transition partnership atau kemitraan transisi energi yang adil. Dalam program tersebut, negara-negara G7 menyediakan dana 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 311 triliun selama tiga sampai lima  tahun ke depan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung penurunan emisi di Indonesia.

Direktur Asian Development Bank untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan just energy transition partnership sangat penting dan merupakan kemenangan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun ini. “Sebab transisi energi merupakan salah satu prioritas kunci dari presidensi Indonesia," ujarnya, Ahad (20/11/2022).

Menurutnya dana 20 miliar dolar AS bukanlah nilai yang kecil. Jika dibandingkan dana  just energy transition partnership bagi Afrika Selatan yang diumumkan dalam COP 26 di Glasgow 2021 sebesar 8,5 miliar dolar AS. 

“Just energy transition partnership memiliki nilai yang sangat besar yang disepakati negara-negara maju sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung visi Indonesia, serta roadmap menuju transisi net zero energy,” ucapnya.

Pada sela pertemuan G20 di Bali pada 15 November 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan para pemimpin dunia lainnya telah mengumumkan peluncuran  just energy transition partnership di Indonesia. 

“Just energy transition partnership merupakan tonggak penting kemitraan jangka panjang yang dirancang untuk menjalankan transisi sektor energi yang ambisius dan adil di Indonesia, konsisten dengan proyeksi pencapaian batas pemanasan global 1,5 derajat celcius,” ucapnya.

Sementara itu Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Irman Robinson mengatakan Bank Indonesia turut menyambut semangat transisi keuangan hijau dengan sejumlah kebijakan. "Bank Indonesia juga berkontribusi melalui berbagai kebijakan untuk mendorong perekonomian berkelanjutan," katanya.

Irman menyebut salah satunya kebijakan tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi. Adapun kebijakan tersebut memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, perorangan berpenghasilan rendah, dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya, salah satu contoh realisasi kebijakannya tersedia layanan pinjaman tanpa uang muka bagi masyarakat yang hendak membeli kendaraan listrik.

Dalam menerapkan green finance, menurut Irman Robinson, penting juga untuk memiliki pedoman dalam menentukan tolok ukurnya, misalkan melalui International Environmental Standards Handbook. Pada akhir tahun ini rencananya standar tersebut bakal terbit dan Indonesia dapat mengadopsinya. 

"Tak hanya di industri perbankan, transisi hijau sangat masif seluruh sektor saat ini," ucapnya.

Analis Kebijakan Ahli Madya di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Noor Syaifudin menambahkan, Kementerian Keuangan telah menerapkan sejumlah inisiatif guna mencapai perekonomian hijau, terutama target nol emisi pada 2030. 

"Pemerintah sudah menerapkan berbagai insentif, seperti tax allowance, tax holiday, hingga pembiayaan pengembangan energi terbarukan," ucapnya.

Dalam anggaran negara juga sudah tercantum dana perubahan iklim sejak 2016-2021 sebesar Rp 97 triliun. Adapula dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil pengelolaan sampah, ditambah berbagai inovasi pembiayaan, misalkan green sukuk, ESG bond, hingga blended finance platform.

Sejalan dengan upaya transisi energi bersih, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung untuk mewujudkan ekonomi hijau melalui ekspansi bisnis berkelanjutan. 

Direktur Corporate and International Banking BNI Silvano Rumantir menambahkan pemerintah menargetkan Indonesia dapat mencapai nol emisi karbon pada 2060. Karena itu, perlu komitmen, khususnya dari para pelaku industri perbankan untuk melakukan transisi yang mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan.

“Kami selalu berupaya mendukung pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Langkah ini pun dilakukan dengan tetap menjaga tren pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih dalam tren pemulihan,” ucapnya.

Silvano menjelaskan, secara bertahap BNI mengkaji upaya pemberian insentif pinjaman portofolio hijau. Contohnya dengan meluncurkan pembiayaan bersuku bunga rendah kepemilikan kendaraan listrik. BNI juga proaktif berkolaborasi dengan PLN dalam penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Tanah Air.

Adapun langkah ini untuk mensukseskan program pemerintah dalam percepatan pembentukan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). BNI juga menggandeng beberapa korporasi program sustainability linked loan yang digunakan investasi bisnis berkelanjutan nasabah.

Menurut Silvano, BNI memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan BNI, antara lain rehabilitasi lingkungan kawasan pesisir Pantai Anyer, Banten, dan hulu DAS Citarum, Jawa Barat melalui program pengembangan kebun bibit, menanam dan perawatan pohon di kawasan tersebut.